Tekan Korupsi Kepala Daerah, Kemendagri: Evaluasi Rekrutmen Politik

Sabtu, 14 Februari 2026 | 11:44 WIB

Penulis: Djibril Muhammad | Editor: DM

URL berhasil di salin.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya evaluasi mendasar terhadap sistem rekrutmen politik guna menekan maraknya kasus korupsi kepala daerah di Indonesia. Berbagai langkah pencegahan sebenarnya sudah dilakukan, tetapi praktik korupsi tetap terjadi. (Istimewa)

Jember, Beritasatu.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya evaluasi mendasar terhadap sistem rekrutmen politik guna menekan maraknya kasus korupsi kepala daerah di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Bima di FISIP Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, berbagai langkah pencegahan sebenarnya sudah dilakukan, tetapi praktik korupsi tetap terjadi. “Kami sudah kehabisan kata-kata melihat banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Semua sudah diingatkan, bahkan sudah dilakukan retret,” ujar Bima.

Kejar Duit Korupsi Rp 2,25 M Maidi, KPK Geledah Rumah 2 Kadis Madiun

Bima menilai, imbauan semata tidak cukup. Ia mendorong evaluasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dan sistem rekrutmen politik secara menyeluruh. Sejak pilkada langsung digelar pada 2005, tercatat sekitar 500 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Fakta tersebut, menurutnya, menjadi alarm keras perlunya pembaruan sistem politik nasional. “Tidak cukup hanya reformasi birokrasi. Harus ada pembaruan dalam sistem politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah,” tegasnya.

Selain pembenahan politik, Bima juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan. Sistem pembayaran dan transaksi nontunai dinilai mampu mempersempit ruang praktik korupsi di daerah.

KPK Dalami Aliran Duit Bupati Sudewo ke Koperasi Artha Bahana Syariah

Menurut dia, kombinasi antara reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan evaluasi rekrutmen politik menjadi kunci untuk menekan tingginya angka korupsi kepala daerah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah pada Senin (19/1/2026). OTT tersebut menjerat Wali Kota Madiun Maidi yang diduga terlibat pemerasan, gratifikasi, serta penerimaan fee proyek dan dana CSR senilai Rp 2,25 miliar.

Selain itu, Bupati Pati Sudewo juga diamankan atas dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Ia turut diduga menerima suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.