Penyerangan Lapas Sleman Timbulkan Ketakutan Masyarakat

Jakarta - Serangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sleman, sama saja dengan serangan terhadap sistem hukum negara, karena mempertontonkan teror terhadap keamanan masyarakat. Teror yang dipertontonkan bisa berefek ganda, yakni menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat.

Bahkan, bukan tidak mungkin dapat memicu kelompok lain yang memiliki motif kriminal untuk melakukan replikasi penyerangan terhadap lembaga negara lainnya. Terlebih, selama ini Lapas diketahui sebagai tempat bagi para pelaku kriminalitas untuk menjalani hukumannya.

"Kegelisahan masyarakat terhadap institusi yang harusnya menjaga keamanan masyarakat akhir-akhir ini semakin meningkat. Perlakuan sewenang-wenang yang terjadi di papua, Pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu, hingga kini penembakan terhadap beberapa orang yang diduga membunuh oknum Kopasus," kata Pendiri Institut Kebajikan Publik, Usman Hamid, Minggu (24/3).

Ketua Dewan Pengurus Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu menegaskan, rentetan kejadian kekerasan yang belakangan terjadi, semakin membuat kepercayaan masyarakat terhadap tentara dan kepolisian terus menurun.

Terlebih, alih-alih menunjukkan fakta, pihak terkait justru lebih cenderung berupaya menyangkal keterlibatan institusinya dari kasus penyerangan Lapas Sleman.

Usman beranggapan, penting bagi pimpinan Kopasus setempat untuk membuktikan fakta yang terjadi di lapangan dan bukan hanya mencoba menyangkal keterlibatan anggotanya. Bahkan dia menyatakan, ada berbagai hal yang akhirnya mendukung kecurigaan pada korps baret merah tersebut.

"Wajar jika ada kecurigaan. Sebab, di dalam pendidikan dan pelatihannya, pasukan elite seperti Kopasus memang dilatih untuk mempunyai kemampuan menyerang, menculik, menyandera, dan membekuk musuh. Sebagai salah satu pasukan elite yang sudah diakui di level internasional, tentu Kopasus memiliki kemampuan untuk mengunakan senjata, bom, dan menaklukkan musuh," ucapnya.

Saat ini, penting bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk berfokus pada konsolidasi pasukan di level paling bawah, agar jangan terjadi gesekan antar instansi. Masyarakat tentu sudah mulai cerdas dan bisa menggunakan berbagai kanal sosial media untuk mengabarkan informasi secara real time.

Hal tersebut yang kemungkinan lupa diperhitungkan oleh aparat, sehingga seringkali cenderung lebih fokus pada upaya pembentukan citra, dibandingkan pengungkapan fakta. Tentu aparat juga tidak seharusnya menghalangi masyarakat yang ingin coba mengabarkan sebuah informasi publil.

"Saya berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk menjaga keamanan bangsa dan negara," ujar Usman.