Pengibaran Bendera Aceh Dampak Buruk Pengelolaan Pemerintah

Jakarta - Pengibaran bendera provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan dampak pengelolaan negara yang buruk oleh pemerintah Indonesia.

"Jadi persoalannya bukan di Aceh. Ini dampah buruk pengelolaan negara," kata Ketua Dewan Pakar Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Saurip Kadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/4).

Saurip mengatakan, pengibaran bendera provinsi Aceh merupakan bentuk peringatan kepada elit negara agar menata sistem kenegaraan yang amburadul.

Amburadul yang dimaksud Saurip adalah ketidakadilan dalam pembangunan. Terlebih, Aceh mempunyai sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, namun di sisi lain Provinsi yang berada di ujung paling barat Indonesia tidak menikmati.

Menurut Saurip, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum timbul peristiwa serupa di provinsi Indonesia lainnya.

"Jangan muncul Aceh-Aceh lain di tempat lain. Sebelum itu semua terjadi marilah menata kembali sistem negara ini," kata Saurip.

Pada Kamis (4/4) lalu, ratusan orang di Banda Aceh melakukan konvoi dengan membawa bendera provinsi Aceh.