Papua Jangan Menangis Lagi

Papua - Persis jam 12.30 WIT, Rabu (1/5), lagu kebangsaan Indonesia Raya, dikumandangkan di Gedung Sirambe, Kota Sorong, Papua Barat. Lagu perjuangan pemersatu bangsa itu, menggema heroik, menggugah kembali semangat nasionalisme setiap orang yang hadir di ruangan itu.

Pada jam yang sama, 50 tahun yang lalu, 1 Mei 1963, lagu ciptaan WR Supratman ini, berkumandang di Kota Baru, Irian Barat (sekarang Jayapura, Papua, Red) bersamaan dengan dinaikkannya Sang Merah Putih, sebagai tanda resminya Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI.

Pada saat yang sama, bendera Untea diturunkan, dan Gubernur pertama Irian Barat EJ Bonay, menerima serah terima penyerahan Irian Barat dari PBB ke Indonesia.

"Karena itu, jam 12.30 WIT siang ini, adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme anak bangsa Papua yang nyaris luntur karena berbagai ketidakdilan," kata Jimmy Demianus Ijie, tokoh penggerak semangat cinta Tanah Air, saat pembukaan seminar itu "Mau Dibawa Kemana Papua?", Rabu siang di Kota Sorong.

Seminar untuk refleksi 50 tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI itu, dibuka Ketua DPD Irman Gusman. Hadir juga Menpora Roy Suryo dan Wakil Ketua MPR Hajriyanto H Tohari, yang turut berbicara dalam seminar itu.

Sejarah memang tak bisa dibantah, kata Jimmy, bahwa Tanah Papua adalah bagian dari NKRI, setelah direbut dengan susah payah dari tangan kolonialisme Belanda.

"Namun sayangnya, hari ini yang dirasakan orang asli Papua, adalah rasa frustasi, kecewa, dan putus asa serta melunturnya semangat nasionalisme," katanya.

Fenomena ini, katanya, tak boleh lagi dipandang remeh, tapi harus ada keseriusan pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk membangun kembali rasa kepercayaan orang asli Papua, bahwa bangsa ini mengisihi suku minoritas di timur Indonesia itu.

"Sekarang, saya mengajak semua anak Papua berhenti berteriak di pinggiran jalan, tapi mari satu hati rumuskan pikiran untuk bangun Tanah Papua," seru Wakil Ketua DPR Papua Barat ini.

Kekayaan Dikuras
Ketua DPD Irman Gusman saat membuka seminar mengakui, akibat pembangunan sentralistik selama puluhan tahun, Tanah Papua lebih banyak dikuras kekayaannya ketimbang yang dikembalikan untuk membangun daerah dan masyarakatnya, terutama orang asli Papua.

Praktik seperti itu, katanya, telah menimbulkan ironi di Tanah Papua, ibarat"ayam bertelur di lumbung mati kelaparan, itik berenang di air mati kehausan".

Perasaan umum masyarakat Papua yang diperlakukan secara tidak adil selama puluhan tahun, kata Irman, sering dianggap sebagai penyebab terjadinya berbagai konflik di Papua selama ini, termasuk suara-suara yang mengarah kepada separatisme.

"Saya percaya, kita mempunyai perasaan dan persepsi yang sama bahwa negara kita belum sepenuhnya bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945," katanya.

Karena itu, kata dia, Pemerintah telah berusaha mengoreksi kesalahan masa lalu dengan mengubah paradigma pembangunan. Khusus untuk Papua maupun Papua Barat, pemerintah memberikan status otonomi khusus (Otsus), dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan yang diharapkan memberi solusi terbaik menyelesaikan kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisolasian.

Melalui UU Otsus Papua No 21/2001 juga dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki kewenangan terkait perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Irman mengutip data dari Kemdagri bahwa sejak 2002 hingga 2013 jumlah dana Otsus yang dikucurkan melalui APBN mencapai Rp 38 triliun. Namun, dana itu belum mampu mengangkat kesejahteraan orang Papua.

Menurut data BPS pada Maret 2011-Maret 2012, warga miskin di Papua masih berkisar 31%. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 12,49%. Menurut Irman, Papua adalah daerah yang kaya sumber daya alam, tanah yang subur, kekayaan hutan dan laut yang melimpah.

"Semua itu akan memberikan hasil optimal jika dikelola secara bijak, terencana, dan terukur untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua," kata Irman.

Sementara Wadolina Kondologit, salah seorang peserta seminar mengatakan, selama 50 tahun hidup dalam pangkuan NKRI, mereka tak merasakan hidup sejahtera. Tanah Papua yang kaya, tapi tak dinikmati oleh orang asli Papua.

"Kami hidup miskin di tengah kekayaan kami. Kami tak pernah menjadi tuan di negeri sendiri," kata Wadolina, dari kelompok perempuan Sorong Raya.

Sejarawan Anhar Gonggong, yang juga turut berbicara di seminar mengatakan, mengelola Papua dan Papua Barat sebagai bagian NKRI dengan hati, akan menjadi penentu hari depan keutuhan wilayah NKRI. Setelah 50 tahun kembali ke NKRI, banyak situasi dan peristiwa yang dilalui rakyat Papua.

"Itu adalah kenyataan yang harus ditatap bersama untuk saling meyakinkan bahwa Papua dan Papua Barat dengan rakyatnya adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI," katanya.

Pada prinsipnya, pada momentum 50 tahun integrasi ini, orang Papua ingin melihat bukti nyata, bahwa Indonesia benar mencintai suku minoritas itu.

Orang Papua rindu bisa menjadi wasit atau pelatih bola kaki nasional, di tengah prestasi Persipura yang telah banyak mengharumkan nama bangsa.

Sudah cukup 50 tahun, orang Papua menangis karena ketidakadilan, tapi jangan lagi menangis untuk 50 tahun ke depan.

"Kita boleh pesimistis untuk masa yang lalu, tapi untuk hari esok, kita tak boleh pesimistis, karena hasil yang kita peroleh mungkin bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita," demikian Jimmy.

Tanah Papua lebih banyak dikuras kekayaannya