Putusan MK Gagal Melimpahkan Keadilan

Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) gagal melimpahkan keadilan kendati pada permukaan tampak populis dan progresif.

Putusan MK juga belum sepenuhnya dipatuhi pihak-pihak terkait. Padahal, MK merupakan instrumen yang efektif untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

"Tidak jarang putusan MK gagal melimpahkan keadilan karena hanya berhenti pada putusan normatif yang tidak sepenuhnya dipatuhi," kata Hendardi ketika membuka Diskusi Publik dan Konferensi Nasional dengan tema "MK dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara" di Jakarta, Senin (18/11).

Meski mengapresiasi sistem peradilan modern yang diterapkan MK, namun pihaknya menilai keterbukaan dan aksesibilitas informasi tidak menyentuh masyarakat yang awam hukum. Pada sisi lain, MK yang memiliki kewenangan strategis juga minim pengawasan.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian MK untuk mengembalikan wibawanya menyusul tertangkapnya mantan ketua MK Akil non Aktif Mochtar. "Penguatan lembaga MK sekarang ini penting untuk dilakukan," kata dia.

Sementara Ketua MPR Sidarto Danusubroto mengatakan, pengawasan terhadap MK harus dipikirkan dengan jernih, apalagi MK merupakan satu-satunya lembaga yang tidak diawasi.

"Harus ada yang mengawasi silakan saja mau melalui Komisi Yudisial (KY), Dewan Etik atau Majelis Kehormatan yang penting diawasi," ujarnya.

Sidarto berpandangan, untuk mengembalikan wibawa MK memerlukan waktu karena harus merevisi Undang Undang (UU) MK.

Dirinya juga berpandangan lebih baik hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik termasuk persyaratan usia untuk menjadi hakim MK minimal 60 tahun. "Saya pribadi menginginkan hakim konstitusi tidak ada warna politiknya," kata Sidarto.