ICW Ingatkan Jokowi Hindari Praktik Transaksional saat Bentuk Kabinet

Lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan presiden terpilih Joko Widodo untuk menghindari praktik "politik dagang sapi" atau bagi-bagi kekuasaan dalam menentukan postur kabinet pemerintahannya.

"Kabinet Jokowi posturnya harus disesuaikan dengan visi yang akan dijalankan, bukan didasari oleh 'politik dagang sapi'," kata Koordinator ICW Ade Irawan, baru-baru ini.

Ade menekankan, berapa pun jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi-JK nantinya tidak boleh diperhitungkan berdasarkan pembagian kursi bagi kelompok kepentingan.

Sebaliknya, sebesar apapun postur kementerian Jokowi, asalkan didasari kebutuhan visi program Jokowi-JK, maka ICW tidak akan mempersoalkannya.

"Kalau visi Jokowi-JK nanti mendorong perampingan kabinet, atau ada penggabungan kementerian dan sebagainya, itu teknis saja, yang penting disesuaikan tujuan pemerintahannya. Orang yang bekerja di kementerian yang dirampingkan juga bisa dipindahkan ke tempat lain, atau kalau menolak bisa ditawarkan pensiun dini," ujar dia.

Selebihnya terkait transparansi, Ade menilai sejauh ini pembentukan kabinet Jokowi-JK sudah mulai transparan yang diindikasikan dengan adanya partisipasi publik dalam mengusulkan nama-nama menteri yang bisa dipertimbangkan Jokowi untuk masuk kabinetnya.

Namun demikian, dia mengatakan publik saat ini tetap harus mengawal pembentukan kabinet Jokowi agar penentuan posturnya benar-benar tidak mendapat tekanan dari pihak luar.

Sejauh ini tim transisi telah membahas sejumlah opsi postur kabinet Jokowi-JK. Salah satu yang sempat mengemuka terkait tiga alternatif kementerian koordinator di kabinet mendatang.

"Kementerian koordinator akan tetap ada, tetapi ada tiga alternatif pilihan," ujar Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto.

Dia menjabarkan alternatif pertama, akan tetap sama dengan kementerian koordinator yang ada saat ini, yang terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemananan.

Alternatif kedua, disusun berdasarkan pilar trisakti yakni Kementerian Koordinator Politik, Kementerian Koordinator Ekonomi Berdikari, serta Kementerian Koordinator Kebudayaan.

Sedangkan opsi ketiga yakni kabinet Jokowi tanpa kementerian koordinator, sehingga fungsi koordinasi seluruh kementerian akan dipegang langsung oleh presiden dan wakil presiden.

Jokowi bersama tim transisi juga telah membahas opsi postur kabinet berisi 34 kementerian. Dari opsi ini, Jokowi bersama tim transisi mengkaji mana saja kementerian eksis, yang bisa dan tidak bisa dileburkan atau dihilangkan.