SBY Didesak Perjuangkan Pilkada Langsung

Jakarta - Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti menyayangkan respon telat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pengesahan UU pilkada oleh DPR RI. Sejak awal, lembaga itu sudah mengingatkan SBY agar memberikan perhatian khusus pada proses pengesahan RUU itu.

"Kami sudah ingatkan SBY sejak awal agar tidak menganggap remeh proses RUU Pilkada ini jika ingin tidak meninggalkan jejak hitam, karena ini esensi reformasi sejati yang diperjuangkan," ujar Ketua Pusaka Trisakti Rian Andi Soemarno, di Jakarta, Selasa (30/9).

"Tapi, kemudian SBY, sore hari setelah kami bicara pada Minggu 14 September lalu, di Youtube merespon bahwa tidak relevan mengaitkan dirinya dengan proses RUU Pilkada. Walau kemudian SBY menyatakan Demokrat dukung pilkada langsung."

Rian menyatakan bahwa yang publik inginkan bukan sekedar sikap SBY sebagai presiden, tapi sebagai Ketua Partai Demokrat agar konsisten ucapan dan perbuatan di paripurna saat itu.

Jika sudah seperti saat ini di mana SBY marah-marah karena fraksinya tak ikut mendukung pilkada langsung di paripurna, SBY perlu serius untuk memulihkan kehormatannya. Artinya, kata Rian, SBY seharusnya tak hanya sekedar berniat tak menandatangi UU Pilkada itu.

"Tapi, SBY dapat buktikan konkret pada publik adanya komitmen bergandengan tangan bersama Jokowi-JK ke depan memberikan sumbangsih pemikiran mewujudkan Indonesia maju, berkualitas dan demokratis. Itu baik di parlemen dan pemerintahan ke depan," tegas Rian, yang juga inisiator Relawan Indonesia Hebat ini.

Pada Minggu (14/9), Pusaka Trisakti mengingatkan SBY untuk mengawal RUU Pilkada.

"Jika paripurna nanti dia kembali ragu dan tidak sepenuh hati mendukung pilkada langsung. Ironisnya itu akan dianggap merupakan jejak hitam demokrasi yang ditinggalkan SBY di ujung karier politiknya. Itu diyakini akan menurunkan kulalitas dirinya selaku seorang yang demokratis hingga tersisa 20 persen saja," kata Rian saat itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menjawab tudingan tersebut malam harinya dalam wawancara di Youtube.

"Jadi tidak relevan mengaitkan saya kalau justru saya yang harus bertanggung jawab dan dianggap meninggalkan titik hitam demokrasi. Yang berbeda pendapat siapa? Kenapa dilarikan ke SBY? Saat ini pun saya sedang berpikir keras," ujar SBY.