DPD Sebut Kisruh Ahok-DPRD sebagai Aib

Jakarta - Angoota DPD RI dari DKI Jakarta, AM Fatwa menyesalkan konflik yang terjadi antara Gubernur Basuki Tjahja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta. Dia menyebut kisruh itu sebagai aib.

"Ini sebenarnya sepanjang pengetahuan saya baru kali ini terangkat ke permukaan politik. Dan sangat aib kalau ada sengketa serius antara gubernur dan DPRD," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Berbicara membongkar dana "siluman", Fatwa meragukan keberadaannya yang disebut oleh Ahok. Dia juga meragukan data yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"Kalau disebut dana 'siluman' apakah itu sebenarnya sudah ada faktanya yang akan dilaksanakan atau baru di dalam rencana," ujarnya.

Fatwa juga menyatakan, DPRD tidak bisa begitu saja mengajukan hak interpelasi atau hak angket sebab menurutnya langkah itu hanya bisa dilakukan pada saat seorang kepala daerah mengalami krisis kepercayaan.

"Dari segi itu Ahok belum mengalami krisis itu, publik justru memberikan dukungan kepada Ahok. Dari saya sendiri yang saya kritik adalah cara komunikasi politik baik kepada publik," katanya.

Padahal, dia menegaskan kedudukan DPRD dan kepala daerah adalah satu bangunan yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing melekat dan memiliki kedudukan yang setara. "Lain halnya dengan presiden dan parlemen. Itu berdiri sendiri-sendiri," imbuhnya.