Atasi Kemacetan, Wapres: Pusat Akan Koordinasi dengan DKI

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah pusat akan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan menyusul dibubarkannya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) oleh Presiden Joko Widodo Desember 2014 silam.

"Kita juga bisa dikoordinasikan. Nanti setelah DKI memberikan laporan, kita bisa bahas lagi bersama-sama (masalah kemacetan)," kata JK, di Jakarta, Rabu (11/3).

UKP4 adalah koordinator yang merekomendasikan kepada Pemprov DKI untuk mengatasi masalah kemacetan di Jabotabek. Namun Jokowi memilih membubarkan UKP4 pada 31 Desember 2014 lalu meski, beberapa fungsinya dilebur ke dalam Sekretariat Kabinet dan Unit Staf Kepresidenan.

Menurut JK, sejatinya masalah kemacetan adalah kewenangan pemerintah daerah, sedangkan UKP4 dahulu bertindak sebagai penasihat.

JK mengatakan kemacetan merupakan masalah yang kompleks, mulai dari transportasi sampai tata ruang. Namun yang penting dilakukan dalam waktu dekat adalah membangun transportasi masal seperti, mass rapid transportation (MRT). Kemudian, lanjutnya, harus membangun rumah susun agar tempat tinggal tidak terpencar.