Empat Penyebab Rendahnya Serapan APBD DKI 2015

Jakarta - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Doni P Joewono, mengatakan ada empat penyebab rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

"Penyebab pertama adalah terlambatnya pengesahan APBD DKI 2015. Itu yang membuat serapan anggaran rendah hingga triwulan III," kata Doni, di Kantor Perwakilan BI DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).

Karena itu, diharapkan pengesahan APBD DKI 2016, yang saat ini sedang dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, tidak terlambat lagi. Karena kunci paling utama untuk merealisasikan tingginya penyerapan anggaran adalah pengesahan APBD yang tepat waktu.

"Pengesahan APBD DKI 2016 tidak boleh terlambat. Itu kuncinya. Karena yang paling signifikan berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran adalah pengesahan APBD yang terlambat," tegas Doni.

Kendati demikian, Doni optimistis pengesahan APBD DKI 2016 tidak akan terlambat seperti APBD DKI 2015 yang baru disahkan pada April. Sebabnya, Doni melihat sepanjang 2015 terjadi proses perbaikan kinerja Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.

"Pembelajaran terhadap perbaikan kualitas kinerja Pemprov dan DPRD DKI akan membuat lambatnya proses penyerapan anggaran. Tapi kami yakin, dengan proses governance sepanjang tahun 2015 dilewati, maka proses penyerapan APBD akan menjadi lebih baik. Akan di-push langsung serapannya," jelasnya.

Penyebab kedua rendahnya serapan anggaran di Jakarta, lanjutnya, rotasi pejabat yang kerap kali terjadi turut mempengaruhi serapan anggaran. Ketiga, adanya perubahan jumlah penggunaan uang kas di lingkungan Pemprov Dki dari Rp 25 juta menjadi Rp 2,5 juta per hari. Keempat, pengadaan proses lelang barang dan jasa yang sangat lama juga mempengaruhi minimnya serapan anggaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengaku sangat optimistis mampu merealisasikan penyerapan anggaran tahun ini lebih dari 60 persen. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) saat ini telah menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 sebesar Rp 65,3 triliun.

"Kalau targetnya, penyerapan anggaran minimal harus terealisasi 62 persen. Enteng itu, pasti sampai. Apalagi APBD-P sudah ditandatangani, jadi kita tinggal genjot saja. Saya mau genjot semua SKPD," tandas Saefullah.

Keyakinan itu didasarkan realisasi penyerapan anggaran memasuki triwulan IV yang telah mencapai di atas 30 persen. Oleh sebab itu, guna merealisasikan hal tersebut, sejumlah proyek akan didorong, seperti pembelian alat-alat berat, pembelian tanah, serta menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur.

"Sekarang saja, realisasinya juga sudah di atas 30 persen. Ya, pasti kami optimistis bisa. Kita akan dorong pembelian alat berat, tanah juga ada, infrastruktur juga ada, kan kita sudah ada yang lelang meskipun APBD-P nya baru disahkan. Jadi, semoga bisa di atas 62 persen," paparnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati juga menyatakan optimistis penyerapan anggaran bisa diatas 60 persen. "Kami yakin diatas 60 persen serapan anggaran di akhir tahun. Ya mungkin, dapat mencapai 80 persen," ujarnya.