Akbar: Munas Lewat Bulan Juni, Golkar Bisa Kacau

Jakarta-Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar segera dilaksanakan setidaknya sebelum bulan Juli 2016. Golkar 'babak belur' jika pelaksanaan Munas rekonsiliasi melewati batas waktu Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

"Aburizal Bakrie dan Agung Laksono kan sepakat, munas rekonsiliasi digelar pada 27 Mei 2016. Itu nggak boleh ditunda lagi. Golkar 'babak belur' jika munas digelar melewati batas waktu SK Menkumham. Bisa tambah kacau (internal Golkar)," tegas Akbar, Rabu (9/3).

Ia menilai, waktu ideal untuk menggelar munas rekonsiliasi adalah akhir April 2016 atau sebelum bulan suci Ramadan. Namun, ia mengaku, tak akan mempersoalkan jika munas digelar pertengahan Mei atau Juni tahun ini. "Yang penting, tidak lebih dari bulan Juni," tegas dia.

Jika munas tak terlaksana sebelum Juni 2016, sambung dia, Golkar tidak akan siap menghadapi pilkada serentak tahun 2017. Golkar akan mengulang sejarah kekalahan telak dalam perhelatan pilkada serentak. "Jangan seperti pilkada kemarin. Urutan partai-partai yang memperoleh suara nasional paling tinggi, Golkar itu nomor sembilan. Bayangkan itu," cetusnya.

Akbar meminta, kesepakatan pelaksanaan munas dijalankan secara konsisten, yakni menjaga semangat rekonsiliasi. Munas rekonsiliasi merupakan momentum menyatukan seluruh kader Golkar yang mengalami konflik hampir dua tahun. "Munas rekonsiliasi mengakomodir seluruh kader, maka penyelenggara munasnya, ya SK Menkumham yang memperpanjang kepengurusan hasil Munas Riau. Itu jelas semangatnya, rekonsiliatif," kata dia.

Meski begitu, Akbar tak menepis keberadan keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun, kata dia, putusan MA ada dua masalah, yaitu apakah disetujui Kemkumham atau apakah memenuhi semangat rekonsiliasi. "Saya menilai, kalau itu yang dibawa, tidak memenuhi semangat rekonsiliasi," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar tahun 1998-2004 itu.