Jajaran Polresta Bekasi Cegah Konflik SARA

Bekasi - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bekasi mengumpulkan semua jajaran anggotanya untuk mencegah kejadian konfik sosial yang dipicu oleh isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), seperti yang terjadi di Tanjungbalai-Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Jajaran mulai dari Intelkam, anggota Binmas dan Kapolsubsektor Polresta Bekasi dikumpulkan di Aula KH Noer Alie, Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (4/8).

Menurut Kapolresta Bekasi, Kombes Pol M Awal Chairuddin, jajarannya dikumpulkan untuk meningkatkan deteksi dini dalam rangka mencegah konflik sosial di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.

"Kami meminta kepada seluruh jajaran khususnya anggota Intel dan Binmas yang tersebar di wilayah masing-masing, untuk mendata serta pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) daerah binaannya yang rawan kejahatan dan rawan akan konflik sosial yang mengarah kepada SARA agar kejadian seperti di Tanjungbalai tidak terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi," ujar M Awal Chairuddin, Kamis (4/8).

Kapolresta Bekasi yang didampingi oleh Kasat Intelkam dan Kasat Binmas Polresta Bekasi menekankan pentingnya melakukan deteksi dini agar konflik SARA tidak meluas ke wilayahnya.

Belajar dari kejadian dan aksi pengerusakan serta pembakaran tempat peribadatan yang telah terjadi di wilayah Tanjungbalai, semua pihak sangat menyayangkan kejadian tersebut.

"Kejadian tersebut menjadi sorotan bagi petinggi Polri, instansi lain serta masyarakat di dalam dan luar negeri," katanya.

Dia menganggap, kejadian tersebut bermula karena lemahnya pengawasan serta deteksi dini terhadap situasi dan kondisi masyarakat oleh anggota di lapangan.

"Atas insiden tersebut, pimpinan Polri langsung mengambil sikap agar selalu mengantisipasi hal tersebut tidak terulang kembali pada wilayahnya," ucapnya.

Awal melanjutkan, mengingat wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, tentunya banyak juga warga pendatang dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai suku, budaya dan agama yang berbeda-beda untuk bermukim sementara maupun yang menetap di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Hal ini menjadi tantangan dan dinamika anggota kami dalam menjalankan tugas di lapangan. Jika tidak terdeteksi dan tersentuh oleh anggota di lapangan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik sosial di wilayahnya," ujar Awal.

Kapolresta Bekasi juga menjelaskan tentang mekanisme dalam penanganan konflik, anggota juga harus melakukan tindakan preventif dengan menyentuh langsung serta menyerap aspirasi dan keluhan dari warganya, saat terjadi konflik untuk melakukan mediasi dalam mencari penyelesaian masalah.

"Tentu penanganan masalah ini dibantu oleh para tomas (tokoh masyarakat), toga (tokoh agama) dan toda (tokoh daerah) untuk meredam dan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah," imbuhnya.