Tepat, Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN

Jakarta- Nama Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan (BG) diperkirakan akan diajukan ke Komisi I DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Sutiyoso.

Keputusan pergantian tersebut dilakukan tidak lama setelah Presiden Joko Widodo memilih Jenderal (Pol) Tito Karnavian menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, mengakui, jika benar nama BG yang diajukan, maka langkah Presiden Joko Widodo kali ini bukanlah suatu langkah yang mengejutkan.

Mengingat, selama ini BG memang sudah memiliki segudang pengalaman di institusi Kepolisian. Kondisi tersebut diyakini akan dapat mendukung kinerja BIN secara kelembagaan.

"Kalau secara personal, di Kepolisian pun yang bersangkutan (BG) sangat terkenal sebagai solidarity maker. Memiliki kemampuan kepemimpinan serta jaringan yang cukup luas. Belum lagi pengalaman di satuannya. Itu mungkin dari segi personal yang mendukung," kata Hendardi, di Jakarta, Kamis (18/8) .

Menurut Hendardi, saat ini dinamika atau model ancaman serta tantangan dunia intelijen Indonesia lebih dekat dengan kerja-kerja yang berasal dari institusi Kepolisian ketimbang TNI.

Oleh sebab itu, calon kepala BIN yang berlatar belakang di Kepolisian atau malah pernah menduduki jabatan tinggi di Kepolisian, akan sangat membantu kinerja BIN secara keseluruhan.

"Sekarang tantangannya lebih banyak pada human security. Seperti masalah-masalah pengungsian, pengungsi antarnegara, migrasi, pencari suaka, dan lain-lain. Ini semua lebih cocok dihadapkan atau didekati dengan cara penegakan hukum dan hak asasi manusia, dibanding perspektif pertahanan," ucap Hendardi.

Diingatkan, sosok kepala BIN harus mampu menunjang fungsi sebagai pencari data serta mengepalai kumpulan analisa-analisa dan bekerja di ruang senyap. Bukan sosok yang senang pencitraan. Masyarakat pun tidak perlu tahu kerja BIN, yang tahu cukup Presiden karena laporannya akan dijdikan bahan masukan bagi kepala negara.

"Posisi Kepala BIN tidak perlu sosok yang "Megaloman". Cukup bekerja di ruang yang silent. Masyarakat tidak perlu tahu kerja BIN. Cukup hanya Presiden yang tahu. Selama ini, ketika bekerja di Kepolisian, BG juga cukup dikenal sebagai sosok yang bekerja di ruang yang senyap," ucapnya.

Direktur Program Imparsial, Al Araf, menjelaskan, pencalonan BG sebagai Kepala BIN diyakini juga akan membawa dampak positif dalam konteks regenerasi di internal tubuh Polri. Selain itu, juga akan mendukung agenda pembangunan utama dari reformasi intelijen, yaitu membangun institusi intelijen yang bernafaskan sipil.

"Mengingat, Tito Karnavian (Kapolri) angkatan 87 dan Budi Gunawan angkatan 83. Memang sudah semestinya BG ke jenjang yang lebih lanjut yakni ke kepala BIN. Dipilihnya BG sebagai Kepala BIN akan menyebabkan reorganisasi di tubuh Polri akan jauh lebih baik dan lebih sehat," ucapnya.

Dengan kemungkinan naiknya BG sebagai Kepala BIN yang berlatar belakang sipil, dalam hal ini merupakan pensiunan institusi Kepolisian, tentunya juga adalah suatu langkah yang positif. Sebagai mantan Wakapolri, pengalaman BG di institusi Kepolisian diyakini juga akan menjadi modal yang kuat.