Waketum Gerindra: Calon Kepala Daerah Perlu Punya Modal Dana

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono mengatakan kandidat kepala daerah yang melamar ke Partai Gerindra sebaiknya memiliki modal keuangan yang cukup, meskipun dia menolak menyebutnya sebagai mahar.

"Sebenarnya bukan mahar kalau calon mengeluarkan biaya di Pilkada. Tapi dana untuk pemenangan si calon kepala daerah yang harus disiapkan," ujar Arif di Jakarta, Senin (20/3).

"Ya semua harus jujurlah. Kalau si calon kepala daerah sekalipun berintegritas, mampu dan layak jadi pemimpin tapi tidak punya modal finansial pasti parpol tidak bisa juga sepenuhnya menanggung pengeluaran selama kampanye. Sebab apapun kampanye politik itu butuh biaya."

Menurutnya, sampai hari ini belum ada di negara manapun -- termasuk "bapaknya demokrasi" Amerika Serikat -- ada donatur-donatur yang mau mendukung dana untuk calon kepala daerah maupun calon presiden tanpa mendapat sesuatu yang menguntungkan buat usaha atau pribadinya jika si calon terpilih.

Sebagai gambaran, pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Gerindra, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menghabiskan dana Rp 64,7 miliar untuk kampanye putaran pertama. Dari dana tersebut, Sandiaga secara pribadi menanggung hampir seluruhnya atau 97 persen.

Baca juga: Anies-Sandi Habiskan Rp 64,7 Miliar Selama Kampanye 4 Bulan

Arif juga mengatakan dalam menentukan calon kepala daerah sebenarnya bukan calon yang dicari parpol, tapi sebaliknya harus calon yang mencari parpol.

Sepanjang sistim pencalonan dilakukan dengan baik dan benar maka akan menghasilkan pemimpin daerah yang memang mumpuni dan diinginkan masyarakat.

Menurutnya, Parpol tidak perlu melamar calon kepala daerah kalau memang memiliki kader sendiri. Tentunya memang pantas dicalonkan dan diinginkan oleh rakyat.

Ia menjelaskan, dalam sistem perekrutan di daerah untuk kepala daerah biasanya Gerindra membuka pendaftaran untuk pada calon di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Selanjutnya dilakukan seleksi dan wawancara tentang vis-misi mereka jika terpilih sebagai Kepala daerah.

"Setelah itu biasanya Gerindra melakukan survei internal untuk mengetahui popularitas, akseptabilitas dan eletabilitas si calon kepala daerah menurut opini masyarakat. Baru setelah dapat nama-nama cakada (calon kepla daerah) yang mungkin diusung diuji kembali di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra," katanya,

Sedangkan untuk tingkat gubenur, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai penentu akhir nama yang akan diusung oleh Gerindra, ujarnya.