Djarot Tegaskan Pencairan KJP Tetap Nontunai

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan selama masa kepemimpinannya, pencairan dana KJP tetap cashles atau nontunai. Dia mengungkapkan hal itu untuk menepis isu bahwa dana KJP bisa digunakan tunai. Bahkan, pencairan dana KJP nontunai sudah ditetapkan diberlakukan hingga Desember 2017.

"Bukan belum bisa (tunai), tetapi memang enggak bisa. Kami sudah sepakat, peraturan gubernurnya sampai bulan Desember itu cashless," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jumat (7/7).
Dengan begitu, bila kedapatan ada peserta didik yang melakukan tarik tunai dana KJP, maka kepesertaannya akan dicabut.
"Kami akan telusuri betul. Siapa yang tarik tunai, akan kami cabut. Yang sebetulnya, itu bukan kemauan anaknya, melainkan kemauan orangtuanya," ujarnya.

Kebijakan ini ia terapkan karena ingin mendidik para siswa peserta KJP memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Karena itu, ia meminta para orang tua siswa mendukung kebijakan Pemprov DKI.

"Toh sekarang KJP sudah bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Setiap bulan, dia bisa beli daging dan telur. Pokoknya, jangan diuangkan. Kalau diuangkan, enggak bisa kita kontrol mau buat beli apa itu (dana)," terangnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini tidak ingin dana KJP yang seharusnya untuk kebutuhan sekolah dan gizi anak, digunakan untuk memenuhi kebutuhan orangtuanya.

Selain itu, transaksi nontunai dari dana KJP ini bertujuan meminimalisasi pungutan liar (pungli) dan korupsi. Dengan sistem nontunai, akan mudah ketahuan oknum yang melakukan pungli atau korupsi.

"Jadi saya berharap pengelolaan sistem nontunai ini tetap sampai Desember 2017. Ini kan proses anggaran sampai setahun. Karena sudah jadi contoh. Termasuk juga pengelolaan APBD," tegasnya.