Menteri Desa Mengaku Bingung dengan Isu Desa Fiktif

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa), Abdul Halim Iskandar, menepis isu 'desa siluman' atau fiktif yang menerima dana desa. Menurut Abdul, persepsi fiktif sepatutnya disamakan dahulu.

Baca Juga: Kasus Desa Fiktif, Polisi Cari Tersangka

"Kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggungjawabkan, itu enggak ada. Desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada," tegas Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Oleh sebab itu, Abdul Halim mengaku bingung dengan informasi desa fiktif tersebut. Pasalnya, pihaknya sudah menelusuri kabar 'desa siluman' sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. "Sejauh ini belum ada," ucap Abdul Halim.

Baca Juga: KPK Bantu Polda Sultra Usut Desa Fiktif

Di sisi lain, Abdul menyatakan, dana desa selalu dievaluasi setiap tahun. "Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen setelah selesai laporan 40 persen, enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," ungkap Abdul Halim.