Pemerintah Gantung Nasib Proyek Hambalang

Mei silam, Kemenpora menghentikan pembangunan P3SON Hambalang, lantaran tanah amblas dan gedung yang rubuh.

Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menentukan sikap soal kelanjutannya nasib proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang sempat dihentikan beberapa waktu lalu.

Hari ini, Komisi X sendiri meminta agar pemerintah segera memastikan anggaran perkuatan area dan bangunan di Hambalang, sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut pembangunan komplek olahraga tersebut.

"Rapat kerja meminta pemerintah memberikan laporan komprehensif, agar bisa diambil kesimpulan tentang posisi pemerintah tentang proyek ini untuk diambil keputusan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Syamsul Bahri (Fraksi Golkar), saat rapat bersama Menpora, Kementerian PU, serta para konsultan proyek Hambalang, di DPR, hari ini.

Senada dengan Syamsul, anggota Komisi X, Sunartoyo, menyayangkan dalam tiga bulan terakhir pemerintah belum menyodorkan soal anggaran pasti jika proyek tersebut diteruskan.

Menurut Sunartoyo, pembatalan proyek Hambalang  harus menjadi pertimbangan, apabila ternyata negara harus melakukan penambahan anggaran besar untuk mempersiapkan proyek Hambalang.

"Kami butuh referensi, kalau dibangun kembali sampai berapa besar biayanya dibandingkan membangun di tempat lain, belum lagi untuk pemeliharaan," kata anggota DPR dari Fraksi PAN itu.

Sunartoyo menambahkan, sejak awal proyek Hambalang tersebut dauh bermasalah, karena tidak memperhatikan faktor analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan penyelidikan tanah di kawasan tersebut. "Kalau mau dibangun kembali, apakah harus didesain ulang," imbuhnya.

Mei silam, Kemenpora menghentikan pembangunan P3SON Hambalang, lantaran tanah amblas dan gedung yang rubuh akibat derasnya intensitas curah hujan. Gedung rubuh tersebut ditaksir menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.

Padahal, untuk proyek yang ditargetkan mengimbangi kompleks olahraga Bukit Jalil Malaysia itu, pemerintah sudah mencairkan anggaran hingga Rp675 miliar, sementara anggaran tambahan yang masih dibintangi (belum cair) di APBN adalah sekitar Rp575 miliar.

Menanggapi hal itu, Menpora Andi Mallarangeng mengatakan jika proyek Hambalang diteruskan, maka kementerian akan mengikuti rekomendasi Kementerian PU yang akan melakukan perkuatan konstruksi dalam jangka panjang dan pendek.

Andi mengatakan belum bisa memberikan angka pasti soal kelanjutan proyek ini, karena masih harus dikalkulasikan oleh konsultan perencana. "Dalam membuat perencanaan itu (kami) terus berkonsultasi dengan Kementerian PU. Yang jelas prinsipnya keamanan, fungsi sarana bisa dilakukan, user friendly, dan semua bisa berjalan ke depan," kata dia, di DPR, hari ini.

Andi menegaskan, telaahan Kementerian PU dan para ahli sejauh ini tidak berbeda, yakni soal perlunya saluran khusus air khusus, karena diperkirakan daerah Hambalang memang bercurah hujan relatif tinggi dan berpotensi longsor, meski bisa dikendalikan dengan pengaturan air.

"Yang disampaikan PU sama dengan yang disampaikan ahli-ahli lain. Dan tugas konsultan perencanaan menerjemahkan rekomendasi langkah yang harus dilakukan," tutur Menpora.

Belum Ada Angka Pasti
Sementara itu, konsultan perencana Hambalang, PT Yodya Karya menyatakan, hingga saat ini mereka belum bisa mengeluarkan kepastian soal penambahan bujet pembangunan. Awalnya sebelum mendapat masukan para ahli, untuk sementara konsultan tersebut menaksir anggaran pembangunan jangka pendek hingga Rp90 miliar.

"Para pakar mengajukan pertambahan perkuatan, sehingga ada perubahan angka," kata Irdham Alamsyah dari tim konsultan, dalam rapat di Komisi X itu.

Dia menambahkan, segala rekomendasi mengenai proyek Hambalang akan menjadi bahan perencanaan bagi mereka, dan harus mendapatkan surat izin bekerja perencanaan. "Semuanya harus direncanakan berdasarkan studi," tutupnya.