Lelang Pengolah Sampah Sunter Masih Bermasalah

Ketiga perusahaan asing yang bekerjasama dengan perusahaan lokal tidak memiliki modal 30 persen dari nilai proyek

Pengadaan lelang beauty contest pengolahan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facilities (ITF) Sunter, Jakarta Utara, belum memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Salah satu rekomendasi tersebut adalah perusahaan yang mengikuti lelang beauty contest harus memiliki modal 30 persen dari total investasi Rp1,3 trilliun. Ternyata ketiga perusahaan yang ikut dalam lelang tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Saat ini, ada tiga perusahaan yang lolos prakualifikasi akan mengikuti proses beauty contest yang akan dilangsungkan di Balaikota DKI Jakarta pada Jumat (7/9).

Ketiga perusahaan yang berhak mengikuti beauty contest adalah PT Phoenix Pembangunan Indonesia (kerjasama dengan Singapura), PT Jakarta Green Initiatives (kerjasama dengan Jepang), dan PT Wira Gulfindo Sarana (kerjasama dengan India).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, M Sanusi, menduga ketiga perusahaan itu tidak memiliki kecukupan modal sebesar Rp390 miliar.

Untuk memastikan apakah ketiga perusahaan benar-benar perusahaan yang bonafid, Panitia Khusus (Pansus) ITF Sunter akan memanggil Panitia Lelang Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

"Kami akan memanggil panitia lelang Dinas Kebersihan besok. Kami akan minta keterangan dan kepastian, apakah ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan bonafid dengan modal yang cukup, atau hanya perusahaan yang hanya memiliki sedikit modal saja," kata Sanusi di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (6/9).

Dia mengharapkan pelaksanaan beauty contest ITF Sunter dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapaat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan tidak menimbulkan masalah.

Apalagi, pihaknya mengendus bahwa setelah lelang selesai, panitia akan terbang ke Jepang, Singapura dan India dengan menggunakan dana APBD.

"Jangan sampai proyek ITF Sunter ini cuma main-main saja. Apalagi setelah beauty contest, kami dapat kabar panitia lelang akan terbang ke Jepang, Singapura, dan India, dengan menggunakan APBD DKI untuk meninjau langsung," ungkapnya.

Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) Ivan Parapat mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya, ketiga perusahaan asing yang bekerjasama dengan perusahaan lokal itu tidak memiliki modal hingga Rp390 miliar, atau 30 persen dari nilai proyek senilai Rp 1,3 triliun, sesuai rekomendasi DPRD DKI Jakarta.

"Rekening sejumlah itu harus atas nama perusahaan tersebut yang berada di bank lokal atau bank asing yang berkantor di Indonesia. Dan dana itu harus berada di dalam rekening perusahaan peserta lelang sampai masa lelang berakhir. Namun sayangnya, terindikasi ketiga perusahaan yang telah lolos prakualifikasi itu tidak menyertakan dana atau kecukupan modal seperti yang diamanatkan dalam rekomendasi DPRD DKI," tuturnya.

Atas dasar itulah, Ivan meminta Gubernur DKI Fauzi Bowo melakukan pengecekan langsung persyaratan administrasi ketiga perusahaan itu. Sehingga proses pelelangan ITF Sunter tidak cacat hukum. Sebab, proyek sampah modern ini merupakan barometer pengolahan sampah di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna, menjamin ketiga perusahaan yang lolos mempunyai modal 30 persen. Karena itu merupakan syarat yang sudah disepakati bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan anggota dewan.

"Saya jamin ketiga perusahaan tersebut sudah memiliki modal 30 persen dari total nilai investasi yang kita tawarkan," kata Eko.

Rencananya, Pemprov DKI akan membayar biaya pengolahan sampah sekitar Rp400.000 per ton. Menurut Eko, angka itu merupakan harga maksimal, karena ITF Sunter memakai teknologi medium.

"Di sejumlah negara lain, yang teknologinya lebih tinggi, ada yang mencapai Rp1 juta per ton. Itulah mengapa kita buka lelang dengan peserta dari luar negeri yang sudah berpengalaman dengan teknologi ITF ini, bukan perusahaan sembarangan," ujarnya.