Gubernur, pimpinan tertinggi militer provinsi

Selasa, 19 Oktober 2010 | 20:17 WIB

Penulis: Bagus Supriyatno | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Bisa menggerakkan aparat militer dan polisi tanpa harus menunggu perintah dari Jakarta.

Pemerintah akan memberi kewenangan kepada gubernur di seluruh Indonesia menjadi komandan militer dan birokrasi tertinggi di provinsi agar bisa menggerakkan aparat militer dan polisi tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi kepada wartawan beritasatu, malam ini. Menurutnya, kewenangan untuk gubernur itu telah diungkapkan Presidn Susilo Bambang Yudhoyono, tapi Gamawan tidak menjelaskan, kapan presiden menjelaskan soal tersebut.

"Jadi sudah ditegaskan, gubernur sebagai one single command. Misalnya dalam hal keamanan, gubernur bisa mengambil tindakan cepat dengan memberi komando kepada kapolda, sehingga bergerak langsung tanpa harus menunggu instruksi dari kapolri. Ini kaitannya dengan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat," kata Gamawan.

Dia mengakui, ada sejumlah gubernur yang memandang kewenangan one single command masih membutuhkan payung hukum yang lebih kuat. Karena, "PP Nomor 19/2010 tentang penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah masih belum tegas menyatakan kewenangan gubernur, termasuk memberi sanksi secara vertikal kepada aparat di bahwanya," kata Gamawan.

Pihaknya, kata Gamawan, karena itu akan melakukan revisi PP 19/2010 dan membuat aturan turunan yang lebih kongkret dan terukur. Antara lain meliputi jenis dan bentuk sanksi yang bisa diberikan oleh gubernur dan kedudukan keuangan gubernur yang akan menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah.

"Para gubernur memang meminta penegasan aturan dalam PP Nomor 19 agar lebih kongkret. Itu kami tampung dalam revisi PP Nomor 19/2010," kata Gamawan.