DPR Mengklaim Kunker Meninjau Sapi ke Prancis Bermanfaat

Komisi IV DPR studi banding ke Prancis dalam rangka mendapatkan masukan terkait revisi Undang-Undang Peternakan.
 
Rosyid Hidayat, anggota Komisi IV DPR yang ikut ke Prancis, mengklaim jika kunker tersebut memberikan manfaat berharga.
 
"Jadi hasilnya kita bisa tahu kalau sapi-sapi ini boleh diimpor oleh daerah yang bebas penyakit kutu," kata Rosyid dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/12).
 
Melalui kunker ke Prancis, katanya, didapatkan banyak  pengetahuan baru bagi anggota DPR terkait perdagangan sapi.

Menurut Rosyid, selama ini Australia yang menjadi negara pengimpor sapi ke  Indonesia dinilai tidak layak. Hal itu dikarenakan Australia malah  mengimpor sapinya dari Brasil.
 
Rosyid membantah jika pilihan kunker ke Prancis dikarenakan alasan  Prancis sebagai salah satu tujuan wisata. Rosyid mengatakan selama di  Prancis dirinya sama sekali tidak mengunjungi pusat wisata.
 
"Demi Allah, saya tidak menginjakkan kaki ke Menara Eiffel, ke restoran ataupun ke tempat-tempat lainnya," kata Rosyid dari Fraksi Partai Demokrat itu.
 
Pertimbangan pemilihan Prancis sebagai negara tujuan kunker, katanya, karena Prancis merupakan salah satu pengekspor utama daging sapi dan susu se-Eropa.

Selain itu, Prancis juga menyandang nama sebagai negara pusat sapi di belahan Eropa.
 
Australia, kata Rosyid, sesungguhnya juga menawarkan diri untuk dijadikan  lokasi kunker. Terlebih, Australia menawarkan kunker tersebut tanpa  biaya. Namun tawaran tersebut ditolak lantaran kekhawatiran adan lobi-lobi terkait impor sapi Australia ke Indonesia.
 
Intinya, kata Rosyid, prosedur kunker sudah dilakukan  sesuai aturan yang ada.
 
"Kami sudah diskusikan materinya, kemudian negara tujuan kunker," kata Rosyid.
 
Adapun, pembicara lainnya, Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan  (PSHK) menununggu laporan hasil kunker ke Prancis. 

Menurut Eryanto, apabila hasilnya ternyata sama seperti informasi yang bisa didapatkan di internet, hal tersebut patut dipertanyakan.
 
"Jadi tentu kita harapkan bukan hanya klise. Jadi lebih substansinya.  Jadi sangat ditunggu laporan publiknya seperti apa," kata Eryanto.