Anggaran RSBI Dinilai Tumpang Tindih

Selama ini RSBI mendapat alokasi anggaran dari APBN, tapi juga kerap memberlakukan pungutan dari para siswanya.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi pendidikan, kebudayaan dan olahraga, Reni Marlinawati, menilai, anggaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selama ini tumpang tindih.

Selama ini RSBI mendapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi RSBI juga kerap masih memberlakukan pungutan dari para siswanya.

"Jadi selama ini ada double anggaran, nah itu tentunya perlu diperiksa," kata Leni di gedung Parlemen, Senayan, Rabu (09/01).
 
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendukung pembubaran  RSBI. Pasalnya, menurut dia, RSBI menimbulkan keresahan dan diskriminasi  dalam pendidikan.
 
"Dampak psikologi RSBI sangat besar, menimbulkan kecemburuan sosial," lanjut dia.
 
Oleh karena itu, ia menilai langkah MK membatalkan pasal dalam Undang-Undang Sistem  Pendidikan Nasional tentang RSBI sudah tepat.

Dia mengatakan  sejak awal pemberlakukan sistem tersebut memang tidak tepat. Hal itu, katanya, sekadar ambisi pemerintah tanpa memperhitungan  kepentingan masyarakat. Selain itu, RSBI tak memberikan kesempatan yang  sama bagi anak-anak Indonesia untuk menikmati kualitas pendidikan yang  sama.
 
"Dari dulu saya tak setuju RSBI dan masyarakat harus mengawasi  keberadaannya harus dicopot plang nama dan tidak ada lagi pungutan,"  pungkas Leni.