ASN dan Pegawai BUMD Bergaji Tinggi Dilarang Beli Gas LPG 3 Kg

Surabaya, Beritasatu.com - Kelangkaan tabung gas LPG 3 KG di beberapa daerah seperti Jombang, Malang, dan Banyuwangi telah menyebabkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bergaji tinggi agar tidak membeli gas bersubsidi itu. Larangan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah permintaan gas melon agar ketersediaannya dapat dipertahankan.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa kelangkaan tabung LPG 3 kg di beberapa daerah di Jawa Timur disebabkan oleh lonjakan permintaan yang tiba-tiba meningkat. Ia menyebut bahwa permintaan paling banyak terjadi di tiga wilayah, yaitu Jombang, Malang, dan Banyuwangi.

Menghadapi situasi ini, gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini telah memberikan instruksi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan Polres setempat guna menelusuri penyebab lonjakan permintaan tabung LPG 3 Kg yang tiba-tiba ini. Meskipun begitu, untuk saat ini, ketersediaan gas LPG di Jawa Timur masih dalam kategori cukup.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga meminta agar ASN dan pegawai BUMD dengan standar pendapatan tertentu agar tidak menggunakan LPG 3 kg, sehingga kebutuhan gas dapat lebih terpenuhi.

"Ada lonjakan permintaan LPG 3 kg di tiga daerah, sehingga sempat banyak kekosongan stok di berbagai daerah. Untuk itu saya harap ASN dan pegawai BUMD dengan standar pendapatan tertentu agar tidak memakai LPG 3 kg," ungkap Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu (29/7/2023).

Jajaran Pemprov Jawa Timur belum menentukan berapa standar gaji yang akan dilarang membeli gas bersubsidi.

Sementara itu, untuk stok LPG di kawasan Surabaya, Gubernur memastikan bahwa kondisinya masih aman dan akan terus dilakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menjaga kelancaran pasokan.