Polemik Rempang Eco City dan Harapan Warga Kampung Tua

Batam, Beritasatu.com - Konflik agraria di Pulau Rempang, Batam menjadi sorotan belakangan ini. Bentrok antara warga dengan tim terpadu telah dua kali terjadi. 

Polemik ini bermula saat PT Makmur Elok Graha (MEG) mendapat alokasi lahan seluas 17.000 hektare dari Badan Pengusahaan atau BP Batam untuk mengembangkan kawasan Rempang dengan nilai investasi Rp 831 triliun.

Namun, kekhawatiran masyarakat Rempang terusir dari tanah kelahiran muncul terkait rencana pemerintah yang akan merelokasi 16 kampung tua.

Kekhawatiran masyarakat semakin menjadi saat tim BP Batam akan memasang patok tapal batas lahan untuk pengembangan Rempang Eco City. Bentrokan antara tim terpadu dengan masyarakat pun tak terelakkan.

Bentrokan pertama kali terjadi pada Kamis 7 September 2023 di Jembatan 4 Rempang. Saat itu, tim terpadu untuk pertama kalinya akan memasang patok lahan.

"Saat tim terpadu ingin melakukan pemasangan patok lahan, masyarakat Rempang Galang mengadang sehingga akhirnya terjadi bentrok dengan tim terpadu," kata tokoh muda Melayu, Harry Handoko, Sabtu (16/9/2023).

Bentrokan kedua terjadi pada Senin, 11 September 2023. Saat itu, Harry menyebut ada oknum provokator yang membuat para demontran melakukan tindakan kekerasan terhadap tim terpadu dan merusak fasilitas umum kantor BP Batam.

"Saat azan dzuhur massa berhenti berorasi dan pergi meninggalkan lokasi untuk beristirahat, tetapi setelah azan selesai ada provokator yang menggerakkan massa sehingga terpancing emosi dan melakukan tindak kekerasan tersebut," ungkapnya.

Harry melanjutkan, warga Rempang tidak menolak rencana pembangunan besar yang telah diwacanakan pemerintah. Mereka hanya ingin 16 kampung tua di Rempang tetap dijaga. Mereka juga tak ingin terusir dari tanah kelahiran mereka.

"Sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah menempati Pulau Rempang ini," terangnya.