Di Ambang Kolaps, Kondisi Ekologis IMIP Morowali Perlu Perhatian Pusat

"Pemerintah daerah tidak mendapatkan pembagian royalti sebagai biaya untuk mendukung kawasan. Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat memberi perhatian serius pada tapak dan sempadan kawasan IMIP," ujarnya.

Andika berharap, kebijakan penataan ruang di IMIP tidak bisa lagi di pandang menjadi tanggung jawab Pemkab Morowali maupun Pemprov Sulteng.

Sebab hal itu kata dia, menjadi masalah eksternalitas kawasan yang telah melampaui hitungan awal 2000 hektare.

Baca Juga: PT IMIP Morowali Melalui PBNU Salurkan Bantuan untuk Warga Kurang Mampu

"Olehnya pemerintah pusat melalui Bappenas harus melakukan kajian daya ruang dan kebijakan yang tepat untuk masa depan," ujarnya.

Dikatakan Andika, salah satu masalah besar di kawasan IMIP Morowali yang harus benar-benar ditatap yakni infrastruktur jalan, pengelolaan aliran sungai, kawasan penghijauan sabuk pengaman, dan penataan permukiman pekerja.

"Semua hal itu di luar konteks tanggung jawab IMIP karena letaknya berada di luar kawasan. Pekerja tinggal mandiri dan IMIP hanya fokus pada pabriknya. Karena itu pmerintah pusat harus punya solusi mengenai hal ini demi kebaikan pembangunan di daerah dan nasional," pungkasnya.