Maret 2012, PLTGU Muara Karang Berhenti Pakai Solar

Dengan adanya pasokan gas tersebut, maka PLN dapat menghemat bahan bakar hingga Rp 9,9 trilliun per tahun

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang diperkirakan akan sepenuhnya menggunakan bahan bakar gas Maret tahun depan seiring dengan selesainya pembangunan fasilitas terminal gas terapung (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) di Teluk Jakarta Februari tahun depan.

Menurut Direktur Energi Primer PLN, Nur Pamuji, FSRU yang dibangun oleh konsorsium Nusantara Regas, yang terdiri atas Pertamina dan Perusahaan Gas Negara, akan memasok 200 miliar british thermal unit per hari (BBTUD).

"Kalau gas dari terminal tersebut masuk, maka kebutuhan gas di Muara Karang dan Tanjung Priok akan terpenuhi seluruhnya," ungkap Nur kepada wartawan, Jumat.

PLTGU Muara Karang saat ini mempunyai kapasitas sebesar 1.500 MW, sementara PLTGU Tanjung Priok mempunyai kapasitas 1.400 MW. Keduanya membutuhkan gas sebesar 320 BBTUD, namun hingga saat in hanya mempunyai pasokan sebesar 120 BBTUD.

Untuk menutupi kebutuhan gas tersebut, saat ini PLN masih menggunakan solar sebagai pengganti gas. Namun penggunaan solar tersebut sangat membebani pengeluaran PLN dikarenakan harga minyak yang mahal.

Nur mengatakan, dengan adanya pasokan gas tersebut, maka PLN dapat menghemat bahan bakar hingga Rp 9,9 trilliun per tahun.

Sementara itu, PLTGU Muara Tawar yang terletak di Bekasi, yang saat ini juga mengalami defisit pasokan gas, akan segera mendapatkan kepastian penyediaan gas setelah jatahnya diambil oleh pemerintah untuk diekspor ke Singapura sebesar 100 BBTUD tahun lalu.

Nur mengatakan, saat ini pemerintah sedang mendiskusikan rencana penggantian gas yang diambil untuk ekspor tersebut.

Meski begitu, PLN telah diberi tahu bahwa penggantian pasokan tersebut akan berasal dari lapangan Jambi Merang di Jambi sebesar 40 BBTUD yang dikelola oleh Joint Operation Body Talisman dan Pertamina, dan lapangan Gajah Baru di Natuna yang dikelola oleh Premier Oil sebesar 65 BBTUD.

"Namun sampai sekarang masih belum pasti. Itu kan di luar wewenang kami," pungkas Nur.