Apindo Ragukan Implementasi Permenakertrans Mengenai Kenaikan UMP

Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meragukan implementasi Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) tentang kenaikan UMP di seluruh provinsi pada 1 November 2013 akan berjalan lancar.

Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah masih banyak dewan pengupahan daerah yang belum menyelesaikan survei Komponen Hidup Layak (KHL) dan harga pasar. Sofjan memperkirakan pemberlakuan Permenakertrans ini akan molor hingga minggu kedua November.

"Saya perkirakan implementasi Permenakertrans ini tertunda karena dewan pengupahan daerah belum menyelesaikan survei KHL dan harga pasar," ujar dia saat ditemui dalam acara "Investment and Trade Forum 2013" di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (17/10).

Dia mengatakan pengusaha menginginkan penetapan besaran UMP tetap berdasarkan inflasi dan produktivitas. Menurutnya inflasi merupakan komponen utama yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan besaran kenaikan UMP.

Sofjan menjelaskan selain inflasi, produktivitas juga harus dijadikan indikator dalam menentukan besaran UMP. Menurutnya produktivitas adalah hal utama yang dilihat pengusaha, jika produktivitas buruh tinggi maka pengusaha akan menaikan UMP, namun jika produktivitas buruh rendah pengusaha tidak berani menaikan UMP.

"Inflasi dan produktivitas adalah indikator utama yang harus dilihat dalam menentukan besaran UMP," ungkap dia.

Sofjan mengatakan untuk besaran UMP DKI Jakarta, besarannya tidak jauh berbeda dengan hasil survei 6 bulan yang lalu yaitu sekitar Rp 2,2 juta.

Lihat Juga Video Tuntutan Buruh Bagi Menko Perekonomian dan Ketua Apindo