Makan Bergizi Gratis Capai 3,9 Juta Penerima, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com — Pemerintah terus mengakselerasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen memperkuat ketahanan sumber daya manusia sejak dini. Hingga 21 Mei 2025, program ini telah menjangkau 3.977.514 penerima manfaat di seluruh Indonesia, mencakup siswa SD, SMP, SLTA, dan sederajat, serta ibu hamil. Total realisasi anggaran telah mencapai Rp 3 triliun, dengan dukungan 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai wilayah.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan APBN untuk mendukung perluasan program secara optimal, termasuk potensi alokasi tambahan anggaran yang signifikan.

“Jika target 82,9 juta penerima tercapai pada kuartal keempat 2025, kami menyiagakan potensi tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (23/5/2025).

Pemerintah menilai pencapaian ini berada pada jalur yang sesuai. Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Fithra Faisal Hastiadi menilai capaian sementara program ini masih berada dalam jalur yang sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Menurutnya, fase awal tahun memang dirancang sebagai masa adaptasi birokrasi sebelum memasuki tahap percepatan.

“Capaian 3,9 juta penerima di tahap awal sudah sangat baik dalam konteks penyesuaian sistem. Kami memperkirakan akselerasi lebih kuat akan terjadi di semester kedua, ketika infrastruktur dan sistem yang telah dipersiapkan mulai bekerja secara optimal,” ujar Fithra kepada Beritasatu.com di Jakarta pada Kamis, (19/6/2025).

Pemerintah, melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai rencana. Data indikatif menunjukkan bahwa program ini telah sejalan dengan peta jalan awal yang disusun.

Dorong Ekonomi Lokal Petani, UMKM, dan BUMDes Terlibat

Selain manfaat langsung bagi kelompok sasaran anak-anak sekolah dan ibu hamil program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. BGN menegaskan komitmennya untuk melibatkan petani lokal, UMKM, serta produsen bahan pangan dari berbagai daerah sebagai mitra utama dalam rantai pasok.

BGN saat ini tengah memperkuat kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), agar BUMDes dan koperasi lokal dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan program MBG. Langkah ini diharapkan mendorong ekonomi desa dan memperpendek rantai distribusi.

Efek Ekonomi dan Penghematan Rumah Tangga

Tenaga Ahli Kepresidenan juga menyoroti bahwa program ini berperan penting dalam meringankan beban ekonomi keluarga, terutama kelas menengah. Mengacu pada data pengeluaran, konsumsi makanan mencakup sekitar 41,7% dari total belanja rumah tangga kelas menengah.

Sebagai gambaran, keluarga dengan dua anak dapat menghemat hingga Rp600.000 per bulan jika biaya makan siang anak yang rata-rata mencapai Rp15.000 per hari dicover oleh program. 

“Itu artinya, MBG bukan hanya soal nutrisi, tapi juga memberi ruang fiskal tambahan di tingkat keluarga,” jelasnya.

Alokasi Berkelanjutan dan Prioritas Astacita

Program MBG telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Untuk menjamin kesinambungannya, pemerintah memastikan alokasi anggaran MBG tetap tersedia dalam APBN tahun-tahun mendatang.

Tenaga Pengkaji Bidang PNBP Direktorat Jenderal Anggaran, Diah Dwi Utami, menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, program MBG tetap akan dialokasikan sebagai bagian dari komitmen terhadap astacita Presiden Prabowo dan termasuk dalam program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi landasan utama pemerintahan saat ini.

Direktorat Jenderal Anggaran juga menyampaikan bahwa penetapan target penerima manfaat tahun depan akan disesuaikan dengan arahan Presiden serta memperhatikan kesiapan BGN sebagai pelaksana utama. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan pelaksanaan program tetap tepat sasaran dan efisien.