Konflik Iran-Israel Ancam Pasokan Minyak, Subsidi BBM Berisiko Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik antara Iran dan Israel berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, terutama jika ketegangan tersebut berdampak pada jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, situasi ini dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Pasalnya, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, sehingga gangguan sekecil apa pun berpotensi meningkatkan biaya pengiriman minyak serta premi asuransi kapal.

Selain itu, konflik juga dapat memperpanjang waktu tempuh kargo energi akibat meningkatnya risiko keamanan di jalur pelayaran tersebut.

"Dalam kondisi seperti ini, subsidi BBM Indonesia memang berisiko membengkak karena ruang fiskal sudah tertekan oleh kombinasi harga minyak yang melampaui asumsi APBN dan nilai tukar yang lebih lemah dari asumsi," jelas Josua kepada Beritasatu.com, Jumat (6/3/2026).

Ia menilai, lonjakan harga minyak global berpotensi memperlebar selisih antara harga keekonomian BBM dan harga jual BBM domestik yang masih ditahan pemerintah.

Dalam kondisi tersebut, jika harga minyak dunia meningkat sementara harga BBM dalam negeri tidak disesuaikan, tekanan awal biasanya akan dirasakan oleh kas pemerintah maupun badan usaha energi milik negara melalui skema subsidi dan kompensasi.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 25,1 triliun dan kompensasi energi Rp 171,3 triliun dalam APBN 2026. Dengan demikian, total anggaran subsidi energi pada tahun ini mencapai sekitar Rp 210 triliun.

Josua juga memperkirakan bahwa kenaikan harga minyak mentah global sebesar US$ 10 per barel setara dengan peningkatan sekitar 12%-14%, dengan asumsi harga minyak berada di kisaran US$ 70-US$ 80 per barel.

Menurut dia, setiap kenaikan harga minyak sekitar 10% berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga sekitar Rp 77 triliun.

"Dengan proyeksi produk domestik bruto (PDB) nominal 2026 sekitar Rp 25.578 triliun, tambahan tekanan bersih ke defisit untuk skenario US$ 10 per barel tersebut kira kira berada di kisaran 0,12% dari PDB," tuturnya.

Namun, Josua menekankan bahwa besaran subsidi dan kompensasi energi yang benar-benar terjadi masih sangat bergantung pada sejumlah faktor.

Di antaranya adalah kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM domestik, realisasi konsumsi energi nasional, serta potensi lonjakan biaya logistik jika konflik geopolitik mengganggu jalur pelayaran global.