2.000 Perusahaan Asing Tidak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 T

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini terdapat sekitar 2.000 perusahaan modal asing (PMA) yang selama 10 tahun tidak membayar pajak sehingga merugikan negara sebesar Rp 500 triliun. Perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan terus merugi.

"Kami juga telah melaporkan ada hampir 2.000 PMA di Indonesia yang selama 10 tahun tidak membayar pajak. Karena selalu mengklaim dirinya rugi," kata Menkeu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan aparat penegak hukum berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan dan pengawasan pencucian uang serta penggelapan pajak di Tanah Air.

Sejumlah sektor yang rawan aktivitas pencucian uang adalah perdagangan narkoba, perdagangan ilegal (illegal trading), dan transfer pricing. Transfer pricing adalah transaksi barang dan jasa antara sejumlah divisi di sebuah kelompok usaha yang menggunakan harga tidak wajar. Ada yang menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark down). Praktik ini kebanyakan dilakukan perusahaan global (multinational enterprise).

Menkeu mengatakan, berdasarkan perhitungan atau pemeriksaan pajak, seharusnya perusahaan-perusahaan itu membayar rata-rata Rp 25 miliar per tahun.

"Jadi, dalam 10 tahun kita kehilangan hampir Rp 500 triliun hanya dari 1.900 sekian jumlah PMA yang ternyata tidak comply (patuh). Ini juga bagian dari penggelapan pajak yang harus dibereskan," katanya.