Menkeu Sebut Belum Ada Pengusaha Minta Penghapusan Tarif Tebusan

Jakarta– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum mendengar usulan kalangan dunia usaha tentang penghapusan uang tebusan sebesar 2 persen dalam program tax amnesty (pengampunan pajak).

"Jadi, terima kasih. Kamu sudah memberitahukan kepada saya. Kemarin, saya belum mendengar itu. Nanti saya evaluasi lagi ya," kata Menkeu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8).

Dia mengatakan, belum ada pengusaha yang mengajukan permohonan penghapusan uang tebusan. Di berbagai kesempatan kata Menkeu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga belum pernah mengajukan usulan seperti itu. "Saya sudah berbicara dengan Apindo, tapi tidak ada usulan itu," katanya.

Di sisi lain, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menghapus uang tebusan sebesar 2 persen bagi dana repatriasi. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, penghapusan uang tebusan seharusnya dihapus karena dana yang masuk akan ditahan (lock up) selama tiga tahun.

Sebab berdasarkan Undang Undang Pengampunan Pajak, dana repatriasi akan disimpan di bank persepsi, yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai penerima setoran negara bukan dalam rangka impor, tapi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak. "Masalahnya, dana repatriasi harus ditahan lock up minimal selama tiga tahun. Dana repatriasi tidak terlalu produktif jika ditempatkan di pasar modal, surat utang negara (SUN), dan instrumen keuangan lainnya," kata Rosan.

Dia mengatakan, selain menghapus tarif uang tebusan 2 persen, pemerintah diharapkan memikirkan langkah konkret lainnya untuk mencegah dana repatriasi balik ke luar negeri. Selain itu, faktor stabilitas politik di dalam negeri berperan penting untuk mempertahankan keberadaan dana repatriasi di dalam negeri. "Perlu dipersiapkan langkah-langkah konstruktif pemerintah. Ada potensi dana keluar," kata Rosan.

Dalam UU Pengampunan Pajak ini menyepakati tarif tebusan sebesar 2 persen, 3 persen dan 5 persen untuk repatriasi, tergantung periodenya. Sementara untuk deklarasi dikenakan uang tebusan 4 persen, 6 persen, dan 10 persen.