Tingkat Pengangguran Terus Turun, namun Masih Banyak Tantangan

Tingkat Pengangguran Terus Turun, namun Masih Banyak Tantangan
Para pencari kerja yang ikut bursa kerja. ( Foto: Suara Pembaruan / Edi Hardum )
Faisal Maliki Baskoro / FMB Minggu, 10 November 2019 | 17:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 mencapai 5,28 persen, turun dibandingkan Agustus 2018 yang sebesar 5,34 persen. Penurunan ini juga sudah mulai terlihat sejak Agustus 2015 hingga Agustus 2019.

Peneliti Intitute For Development of Economic and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menyampaian, jika dilihat secara makro, capaian ketenagakerjaan Indonesia pada 2019 memang terlihat mengesankan, salah satunya terlihat dari TPT yang semakin menurun. Namun Heri melihat sebenarnya masih banyak residu yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan.

Pertama adalah terkait struktur tenaga kerja kita berdasarkan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh tamatan pendidikan rendah (SMP ke bawah), di mana masih sekitar 58,7 persen dari total tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan SMP ke bawah. Angka ini juga terlihat cukup sulit diturunkan selama 10 tahun terkahir.

"Inilah yang menyebabkan hampir 30 persen tenaga kerja sulit beranjak dari sektor pertanian ke manufaktur. Kontribusi pertanian terhadap PDB 13,45 persen, namun tenaga kerja yang terserap mencapai 29,5 persen. Artinya kue ekonomi yang relatif kecil, diperebutkan banyak tenaga kerja. Karenanya, income per kapita di sektor ini relatif kecil. Sementara manufaktur yang sudah menjadi leading sector (19,6 persen) hanya menyerap tenaga kerja 14,1 persen,” kata Ahmad Heri Firdaus di acara diskusi online INDEF, Minggu (10/11/2019).

Masalah struktur ketenagakerjaan inilah yang menurut Heri jadi salah satu sumber ketimpangan sektoral dan pendapatan. Hal lainnya yang disoroti Heri adalah terkait kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi era digital dan disrupsi teknologi.

“Bagaimana nanti tenaga kerja Indonesia yang masih lebih dari 58 persen ber-skill rendah karena masih lulusan SMP ke bawah menyikapi era digital dan automasi? Dari banyak survei kita sudah mengetahui bahwa automasi di satu sisi memberikan peluang, namun juga memberikan ancaman terhadap tenaga kerja,” tuturnya.

Heri juga mempertanyakan apakah Kartu Pra Kerja dan program-program ketenagakerjaan lainnya dalam lima tahun ke depan dapat membantu menjawab permasalahan struktural dan tantangan tersebut.

“Terkait dengan Kartu Pra Kerja, sekiranya pemerintah masih butuh waktu untuk menyiapkan dengan matang program ini, khususnya penguatan basis data untuk penetapan calon penerima Kartu Pra Kerja. Perlu verifikasi, uji coba, konfirmasi data, baru bisa meluas. Kartu Pra Kerja juga berpotensi kehilangan manfaat jika dilakukan tanpa basis data yang terverifikasi. Untuk lebih mematangkannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan dunia usaha agar calon tenaga kerja yang menerima pelatihan vokasi pada akhrnya dapat terserap di perusahaan. Durasi pelatihan juga perlu lebih lama, tidak bisa hanya 1-2 bulan dengan infrastruktur seadaanya,” ujar dia.

Heri juga menegaskan perlu adanya upaya mempercepat perbaikan kualitas ketenegakerjaan. Dengan melihat keterbatasan di sisi Pemerintah, maka perlu kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta (formal/informal) dan dunia usaha.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain membangun Teaching Factory / Production Based (pembelajaran berbasis kegiatan produksi). Pelatihan yang diberikan dalam berbagai sarana menurutnya juga belum cukup. Perlu diseleraskan dengan kebutuhan tenaga kerja. Karenanya, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) harus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Lembaga kursus juga perlu diberdayakan agar bermitra dengan BLK di seluruh daerah. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pendidikan rendah. Selain itu perlu dibuka lebih banyak kesempatan untuk praktek kerja atau magang,” tutur Heri.

Ditambahkan peneliti INDEF lainnya, Riza A. Pujaram, masalah lain dari isu ketenagakerjaan di Indonesia adalah TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masih paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 10,42 persen.

Menurutnya, sinergi antara Kementrian Pendidikan dan Kementrian Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pembenahan kurikulum pendidikan juga harus dilakukan, terutama untuk jenjang SMK agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan hingga memenuhi standar dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan sinkronisasi dengan kebutuhan industri.



Sumber: BeritaSatu.com