Covid-19 Persulit Pencapaian Target Pembangunan 2021

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai, target pembangunan dalam RAPBN 2021 tidak akan optimal selama eksternalitas Covid-19 masih ada. Saat ini di Indonesia, aktivitas ekonomi di era covid yang mengharuskan interaksi fisik mendorong munculnya eksternalitas negatif. Ini akan terus terjadi selama vaksin Covid-19 belum ditemukan dan belum diberikan secara meluas kepada masyarakat.

"Eksternalitas Covid-19 tidak hanya mengganggu capaian pembangunan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang," kata Rusli Abdullah dalam webinar yang digelar Indef, Selasa (8/9/2020).

Dalam target pembangunan RAPBN 2021, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 9,2%-9,7%, pengangguran 7,7%-9,1%, Indeks Gini 0,377-0,379, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78-72,95.

Terkait angka kemiskinan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 atau di awal pandemi Covid-19 sebanyak 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin ini diprediksi akan terus meningkat, apalagi sejak Maret 2020 dampak pandemi Covid-19 sudah semakin meluas ke banyak sektor usaha.

Dengan menggunakan asumsi penambahan jumlah penduduk miskin di September 2020 sama dengan penambahan dari September 2019 ke Maret 2020 yang sebesar 0,56%, Rusli memperkirakan tingkat kemiskinan pada September 2020 sebesar 10,34% atau kembali ke angka double digit.

"Target kemiskinan dalam RAPBN 2021 sebesar 9,2% sangat berat. Untuk target 9,7% memang lebih realistis, tetapi itu pun dengan catatan penyebaran Covid-19 sudah semakin terkendali," kata Rusli.

Terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipatok 7,7%-9,1%, menurut Rusli angka ini memperlihatkan bahwa pemerintah juga menyadari pandemi Covid-19 akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Sebelumnya pada Februari 2020, TPT sebesar 4,99%.

Sementara itu terkait Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan 72,78-72,95, Rusli mengatakan realisasinya akan menghadapi sejumlah tantangan. Target IPM 2021 ini juga lebih tinggi dibandingkan realisasi 2019 yang sebesar 71,92, maupun target APBN 2020 yang sebesar 72,51.

"Tahun depan, pemerintah optimistis sekali pandemi akan berakhir dan ekonomi kembali normal, sehingga IPM ditargetkan lebih tinggi. Namun perlu diingat bahwa komponen pendidikan bisa menjadi bom waktu di masa depan akibat gap pembelajaran di era pandemi. Banyak yang tidak optimal menyerap pelajaran dalam proses pembelajaran jarak jauh," kata Rusli.

Mengenai target ketimpangan 2021 yang ditargetkan sebesar 0,377-0,379, menurut Rusli target tersebut juga tergolong ambisius di tengah pukulan pada kelas menengah. Apalagi berbagai program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) tidak banyak yang menyasar kelompok masyarakat tersebut.

Karenanya, pada 2021 nanti pemerintah harus melakukan upaya yang lebih optimal dalam meminimalisir eksternalitas Covid-19, meningkatkan akses internet dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh, dan juga perlunya kebijakan yang tepat sasaran untuk menyasar pekerja formal dalam program PEN.