Stafsus Menkeu: PPN Sembako Tidak untuk Tambah Penerimaan Pajak
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Stafsus Menkeu: PPN Sembako Tidak untuk Tambah Penerimaan Pajak

Sabtu, 12 Juni 2021 | 14:44 WIB
Oleh : Herman / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Isu pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kebutuhan pokok atau sembako tengah menjadi polemik tersendiri di masyarakat. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan rencana pengenaan PPN untuk sembako bukanlah dalam konteks untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sebaliknya, aturan ini disusun justru untuk mencapai keadilan pajak.

“Kalau untuk (PPN) kebutuhan pokok, pemerintah sama sekali tidak menghitung atau tidak dimaksudkan untuk menambah penerimaan pajak. Kita ingin lebih mendudukkan ini dalam konteks keadilan dan administrasi perpajakannya. Karena kita percaya, masih banyak jenis barang dan jasa lain di luar kebutuhan pokok yang bisa dikenai pajak, dan itu lebih adil bagi semuanya,” kata Yustinus Prastowo dalam acara diskusi “Publik Teriak, Sembako Dipajak”, Sabtu (12/6/2021).

Seperti diketahui, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam daftar jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Yustinus menyampaikan, pemerintah sebetulnya saat ini tengah mendesain RUU KUP yang cukup komprehensif, mulai dari pajak karbon, upaya menangkal penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi agar yang mampu membayar pajak lebih tinggi, hingga konsep-konsep lain, termasuk PPN kebutuhan pokok.

“Sekarang ini sebetulnya ada distorsi. Contohnya, beras premium harga Rp 50.000 per liter, itu tidak kena PPN. Untuk beras di pasar tradisional yang harganya misalkan Rp 10.000 per kilogram, itu juga tidak kena PPN. Daging wagyu di supermarket juga tidak kena, sama halnya dengan ayam potong di pasar. Nah ini ada distorsi. Justru pengecualian (PPN) yang terlalu luas ini membuat kita gagal mengadministrasikan dengan baik dan gagal mengajak yang mampu berkontribusi membayar pajak. Ini sebenarnya yang ingin kita atasi,” paparnya.

Menurut Yustinus, apa yang menjadi objek PPN tidak serta merta akan dikenakan PPN. Dalam RUU KUP, pemerintah berencana untuk mengubah tarif PPN dengan tiga skema tarif yang kemungkinan akan diterapkan, yaitu tarif umum, tarif berbeda (multi tarif) dan tarif final.

Untuk tarif umum, dalam pasal 7 ayat 1 RUU KUP disebutkan, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari saat ini yang berlaku sebesar 10%.

Kemudian untuk PPN multi tarif yang tertuang dalam pasal 7A ayat 2 akan dikenakan sebesar 5% dan paling tinggi 25%.

Sedangkan PPN final 1% seperti yang saat ini sudah berlaku untuk hasil pertanian tertentu.

“Jadi sebenarnya ruang yang ingin diciptakan pemerintah, ini ada distorsi. Kalau kita kepingin adil, kita perbaiki. Lalu disodori skema tarif. Sekarang ini kan yang berlaku tarif tunggal 10% untuk semua barang dan jasa dipukul rata, tidak peduli kemampuan bayar atau daya beli konsumennya. Sekarang disediakan konsep multitarif.

Bagi barang yang hanya bisa dikonsumsi kelompok atas, disediakan ruang bisa kena 15% atau 20%. Bagi barang yang dibutuhkan masyarakat banyak yang sekarang kena 10%, susu formula misalnya, itu nanti justru bisa dikenai 5%. Kemudian barang-barang lain yang strategis dibutuhkan masyarakat banyak untuk kepentingan umum, bisa dikenakan PPN final katakanlah 1%, 2%, atau bahkan nanti dimasukkan untuk kategori tidak dipungut PPN sehingga menjadi 0%,” kata Yustinus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Proses Transisi Blok Rokan Harus Diselesaikan Secara Tuntas

Pada 9 Agustus 2021 nanti, blok migas terbesar kedua di Indonesia itu akan diserahterimakan kepada PT Pertamina (Persero).

EKONOMI | 12 Juni 2021

Ekonom: Sembako Kena Pajak, Daya Beli Akan Tertekan

Bahan kebutuhan pokok merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam komponen inflasi.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Ekosistem Pembayaran Digital Perkuat Point of Sales

POS Bayarind dilengkapi kemampuan mengirim dan mencetak struk yang terhubung dengan berbagai platform lain, seperti sosial media.

EKONOMI | 12 Juni 2021

BRI Gandeng Chatat.ID Edukasi Pencatatan Keuangan Digital

Chatat.ID memberikan materi-materi tentang pentingnya pencatatan keuangan yang baik bagi UMKM.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Kenaikan Utang PLN Berbanding Lurus dengan Jumlah Aset

Pinjaman tersebut wajar karena digunakan untuk kegiatan produktif.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Selain Beras, Sembako Ini Juga akan Dikenakan PPN

Mulai dari jagung, garam, telur, daging, sayur dan buah hingga aneka bumbu dapur.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Ini Daftar Kegiatan dan Jenis Pendidikan yang Akan Dikenakan PPN

Jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN jika revisi KUP disahkan.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Pengenaan PPN Jasa Pendidikan Ancam Upaya Majukan SDM

Rencana PPN bertentangan dengan upaya memulihkan dampak pandemi pada sektor pendidikan.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Selain Sektor Pendidikan, Ini Daftar Jenis Jasa yang Juga Akan Dikenakan PPN

Pemerintah keluarkan 11 jenis jasa yang sebelumnya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Sejak Awal Tahun, Obligasi dan Sukuk di BEI Rp 37,4 Triliun

Sepanjang tahun 2021 ada 33 emisi dari 27 emiten senilai Rp 37,43 triliun.

EKONOMI | 12 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS