Profil Hassan Rouhani yang Berpeluang Menggantikan Ali Khamenei

Jakarta, Beritasatu.com - Hassan Rouhani menjadi salah satu tokoh yang banyak dibicarakan dalam dinamika politik Iran setelah negara tersebut memasuki fase transisi kepemimpinan menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Sejumlah pengamat menilai Hassan Rouhani memiliki pengalaman politik yang cukup panjang untuk mengambil peran dalam sistem pemerintahan Iran. Ia pernah memimpin negara itu sebagai presiden selama dua periode serta terlibat dalam berbagai lembaga strategis sejak Revolusi Iran 1979.

Rekam jejak Rouhani dalam diplomasi internasional, terutama dalam negosiasi perjanjian nuklir Iran tahun 2015, juga membuat namanya dikenal luas di panggung global. Pendekatan politiknya yang moderat sering dipandang sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan domestik dan tekanan internasional.

Siapa Hassan Rouhani?

Melansir laporan Britanica, Hassan Rouhani lahir pada 12 November 1948 di kota kecil Sorkheh, Provinsi Semnan, Iran. Ia lahir dengan nama Hassan Feridon dan tumbuh dalam lingkungan religius yang kuat.

Pada dekade 1960-an, ia mulai menempuh pendidikan agama di seminari di wilayah Semnan sebelum melanjutkan studi ke kota Qom untuk memperdalam pendidikan kependetaan. Selain pendidikan agama, Rouhani juga menempuh pendidikan formal pada bidang hukum.

Ia menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Teheran pada tahun 1972. Ketertarikannya pada bidang hukum dan politik mendorongnya melanjutkan studi hingga tingkat doktoral di Glasgow Caledonian University di Inggris. Pada tahun 1999, ia meraih gelar PhD dengan disertasi yang membahas hukum Islam.

Hassan Rouhani merupakan seorang politikus sekaligus ulama Iran yang dikenal memiliki pendekatan politik sentris. Ia menjabat sebagai presiden Iran selama dua periode, yaitu dari tahun 2013 hingga 2021.

Dalam panggung internasional, Rouhani dikenal luas karena perannya dalam merundingkan perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan tersebut bertujuan membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi internasional terhadap negara tersebut.

Rouhani telah menjadi bagian dari elite politik Iran sejak Revolusi Iran 1979. Namun posisinya dalam politik domestik mulai melemah setelah Amerika Serikat memutuskan keluar dari perjanjian nuklir tersebut pada tahun 2018, yang kemudian memperkuat posisi kelompok garis keras di Iran.

Keterlibatan Hassan Rouhani dalam aktivitas politik dimulai pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi. Ia dikenal sebagai pendukung ulama revolusioner Ruhollah Khomeini yang menentang sistem monarki Iran saat itu.

Akibat aktivitas politiknya, Rouhani beberapa kali ditangkap oleh aparat keamanan Iran pada dekade 1960-an dan 1970-an. Untuk menghindari pengawasan dinas keamanan internal Iran yang dikenal sebagai SAVAK, ia kemudian mengganti nama keluarganya dari Feridon menjadi Rouhani.

Pada tahun 1977, tekanan politik memaksanya meninggalkan Iran. Ia kemudian bergabung dengan Khomeini yang berada dalam pengasingan di Prancis pada tahun 1978, menjelang pecahnya Revolusi Iran.

Peran setelah Revolusi Iran 1979

Setelah Revolusi Iran 1979 berhasil menggulingkan monarki Pahlavi, Hassan Rouhani kembali ke Iran dan mulai terlibat aktif dalam sistem pemerintahan yang baru terbentuk.

Ia terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Islam atau Majlis, dan mempertahankan kursinya selama lima periode berturut-turut dari tahun 1980 hingga 2000. Masa jabatan yang panjang tersebut memberinya jaringan luas di kalangan elite politik Iran.

Selain di parlemen, Rouhani juga memegang sejumlah posisi penting dalam sektor keamanan nasional. Selama Perang Iran–Irak pada 1980–1988, ia terlibat dalam Dewan Tinggi Pertahanan Nasional serta pernah menjabat sebagai komandan pertahanan udara Iran.

Pada tahun 1989, Rouhani diangkat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Jabatan strategis ini ia pegang di bawah dua presiden Iran, yakni Akbar Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami, hingga tahun 2005.

Peran Penting dalam Diplomasi Nuklir Iran

Nama Hassan Rouhani semakin dikenal secara internasional ketika ia dipercaya memimpin delegasi Iran dalam perundingan mengenai program energi nuklir negara tersebut.

Pada periode 2003 hingga 2005, Rouhani memimpin negosiasi dengan Badan Energi Atom Internasional serta sejumlah negara Barat. Dalam proses tersebut, ia membangun reputasi sebagai tokoh yang pragmatis dan terbuka terhadap diplomasi.

Meski demikian, pendekatan komprominya tidak selalu diterima di dalam negeri. Beberapa kelompok politik garis keras di Iran menilai kebijakan tersebut terlalu memberikan konsesi kepada negara Barat, terutama terkait inspeksi internasional dan penangguhan sementara pengayaan uranium.

Ketika Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden pada 2005, Rouhani kemudian mundur dari posisinya sebagai kepala negosiator nuklir sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2013

Hassan Rouhani kembali tampil dalam politik nasional ketika mencalonkan diri sebagai presiden Iran pada tahun 2013. Dalam kampanyenya, ia mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya serta pendekatan konfrontatif dalam hubungan luar negeri.

Ia menawarkan strategi diplomasi sebagai jalan untuk mengurangi tekanan internasional sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi Iran.

Pada awalnya peluang kemenangan Rouhani dianggap kecil. Namun situasi berubah ketika beberapa kandidat reformis dan moderat didiskualifikasi atau mengundurkan diri, sehingga ia menjadi satu-satunya kandidat moderat di antara sejumlah kandidat konservatif.

Dengan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti Rafsanjani dan Khatami, Rouhani akhirnya memenangkan pemilihan presiden pada 14 Juni 2013 dengan lebih dari 50% suara.

Setelah dilantik pada Agustus 2013, Rouhani memulai upaya diplomasi untuk memperbaiki hubungan Iran dengan negara-negara Barat.

Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September tahun yang sama, ia menegaskan kesiapan Iran untuk mencari solusi kompromi terkait program nuklirnya.

Pendekatan diplomatik tersebut menghasilkan komunikasi langsung pertama antara pemimpin Iran dan Amerika Serikat sejak Revolusi 1979 melalui percakapan telepon dengan Presiden AS Barack Obama.

Proses negosiasi akhirnya menghasilkan kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Juli 2015. Dalam perjanjian ini, Iran setuju membatasi program nuklirnya dan membuka fasilitas nuklir untuk inspeksi internasional sebagai imbalan pelonggaran sanksi.

Pada awal 2016, para inspektur PBB menyatakan Iran telah memenuhi sebagian besar kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Dampaknya terlihat pada ekonomi Iran, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi hingga di bawah 10%.

Masa Jabatan Kedua dan Ketegangan dengan AS

Rouhani memenangkan pemilihan presiden untuk masa jabatan kedua pada Mei 2017 dengan meraih sekitar 57% suara, mengalahkan ulama konservatif Ebrahim Raisi.

Namun situasi berubah ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Mei 2018 mengumumkan penarikan negaranya dari perjanjian JCPOA dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Keputusan tersebut memperburuk kondisi ekonomi Iran serta meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan. Iran kemudian melakukan sejumlah langkah militer seperti uji coba rudal balistik dan peluncuran satelit.

Pada November 2019, pemerintah Iran menaikkan harga bahan bakar sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Keputusan ini memicu gelombang protes di berbagai wilayah Iran.

Pemerintah merespons demonstrasi tersebut dengan langkah keamanan yang ketat, termasuk pembatasan akses internet secara luas di seluruh negeri.

Kondisi politik semakin kompleks ketika pandemi Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020, sementara ketegangan dengan Amerika Serikat juga terus berlangsung.

Masa Pascakepresidenan

Hassan Rouhani tidak dapat mencalonkan diri kembali pada pemilihan presiden 2021 karena batasan masa jabatan dalam sistem politik Iran.

Berakhirnya masa kepresidenannya juga menandai perubahan arah politik Iran yang semakin didominasi oleh kelompok konservatif. Dalam pemilihan presiden 2021, Ebrahim Raisi memenangkan kontestasi dengan dukungan kuat dari kelompok tersebut.

Selain itu, banyak kandidat moderat dan reformis tidak dapat mengikuti pemilihan parlemen 2020 karena didiskualifikasi oleh Dewan Penjaga Konstitusi.

Pada tahun 2024, Rouhani sendiri juga tidak diizinkan mencalonkan diri kembali sebagai anggota Majelis Pakar, lembaga yang memiliki kewenangan memilih Pemimpin Tertinggi Iran.

Salah satu gagasan utama yang melekat pada Hassan Rouhani adalah konsep e‘tedal atau moderasi. Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan dua unsur utama dalam sistem politik Iran.

Pada satu sisi terdapat aspek republik yang menekankan pragmatisme pemerintahan serta respons terhadap kebutuhan masyarakat. Pada sisi lain terdapat unsur Islam yang mencerminkan otoritas ulama serta identitas revolusioner negara.

Melalui pendekatan moderasi tersebut, Rouhani berusaha memadukan stabilitas politik dengan dinamika sosial tanpa menantang struktur dasar Republik Islam Iran.

Dalam situasi transisi kepemimpinan Iran, pengalaman panjang Hassan Rouhani di berbagai lembaga negara membuat namanya kembali masuk dalam diskusi politik.

Ia pernah terlibat dalam parlemen, lembaga keamanan nasional, diplomasi internasional, hingga memimpin pemerintahan sebagai presiden selama dua periode.

Pengalaman tersebut membuat sebagian analis melihat Hassan Rouhani sebagai figur yang memahami kompleksitas sistem politik Iran serta mampu memainkan peran penyeimbang di tengah perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan reformis.