Pasca-OTT KPK, Ami Amalia Ditunjuk Jadi Plt Bupati Cilacap

Cilacap, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bergerak cepat menyikapi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Cilacap setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Jawa Tengah menunjuk Wakil Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, sebagai pelaksana tugas (plt) bupati Cilacap untuk menggantikan Bupati sebelumnya, Syamsul Aulia Rachman, yang tengah menjalani proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus OTT KPK.

Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Cilacap tetap berjalan normal serta pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.

Penugasan Ami Amalia sebagai plt bupati Cilacap ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar.

SK tersebut diberikan kepada Ami dalam kegiatan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berlangsung di Aula BPKAD Cilacap. Dalam kesempatan itu, Ami menyampaikan ia telah menerima mandat resmi dari Gubernur Jawa Tengah untuk menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Cilacap.

“Bapak Gubernur sudah menurunkan surat tugas kepada saya per tanggal 15 Maret 2026 sebagai plt Bupati Cilacap,” ujar Ami.

Ami menegaskan akan menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilacap.

Ia juga memastikan berbagai program pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan seperti biasa meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Menurutnya, keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama selama masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Cilacap.

Dengan penunjukan plt bupati ini, diharapkan tidak ada hambatan administratif maupun pelayanan yang berdampak pada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berharap seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Cilacap dapat tetap bekerja optimal dan menjaga stabilitas daerah di tengah proses hukum yang tengah berlangsung terhadap kepala daerah sebelumnya.