KPK Usut Uang Pendaftaran Perangkat Desa Terkait Kasus Sudewo

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu fokus penyidikan adalah penyerahan uang pendaftaran dari para calon perangkat desa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik tengah mengusut mekanisme dan aliran dana yang terjadi dalam proses tersebut. “Penyidik mendalami keterangan terkait proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (3/4/2026).

Pendalaman ini dilakukan melalui pemeriksaan enam saksi pada 2 April 2026. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari calon perangkat desa hingga pejabat daerah.

Para saksi tersebut, antara lain calon perangkat Desa Sukorukun, Desa Sidoluhur, dan Desa Trikoyo. Selain itu, turut diperiksa kepala Desa Slungkep, pihak swasta, serta kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 terhadap Sudewo di Kabupaten Pati. Sehari setelah OTT, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan empat tersangka terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Mereka adalah Sudewo, Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, serta Kepala Desa Sukorukun Karjan.

Tak hanya itu, Sudewo juga terseret dalam kasus lain, yakni dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

KPK menegaskan akan terus menelusuri praktik-praktik yang merusak tata kelola pemerintahan desa, termasuk potensi pungutan liar dalam proses rekrutmen perangkat desa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan transparansi serta mencegah praktik korupsi di tingkat daerah.