DPR Ingatkan Mafia Tambang Tidak Memancing di Air Keruh

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh mendesak Mabes Polri dan Satgas Tambang memberangus mafia tambang yang menciptakan konflik di tengah masyarakat. Menurut Khairul, Satgas Tambang atau Mabes Polri harus menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum guna menjaga sumber daya alam (SDA) dan kamtibmas.

Khairul Saleh menyatakan, pemerintah pusat khususnya kementerian terkait harus proaktif mengatasi permasalahan mafia tambang. Hal ini karena kewenangan pertambangan sekarang berada di pemerintah pusat.

"Saya juga berkomitmen mengawal sesuai tugas saya di Komisi III perihal potensi pelanggaran yang terjadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati," ujar Khairul dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Sabtu (15/7/2023).

Khairul mencontohkan konflik atau sengketa tapal batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Menurut Khairul, polemik tapal batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas tidak kunjung mereda akibat ulah mafia tambang yang tak tersentuh hukum hingga kini.

Konflik itu mengalami puncak saat terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Dikatakan, audiensi dengan Komisi II DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.

"Harapannya semoga ada formulasi untuk memecahkan masalah dengan segera," tegas Khairul.