Sebelum OTT Fadia Arafiq, KPK Soroti Potensi Korupsi di Pekalongan

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah lebih dahulu memperingatkan potensi risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan sebelum penangkapan Bupati Fadia Arafiq.

Peringatan tersebut disampaikan melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dalam rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi yang digelar pada Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah sektor strategis yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi.

"Risiko tersebut, antara lain berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa atau PBJ, pengelolaan pokok-pokok pikiran atau pokir hingga penyaluran hibah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Dalam rakor tersebut, KPK juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Pekalongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), penggunaan skema e-purchasing di Pemkab Pekalongan tercatat mencapai 65,75% dengan nilai anggaran sekitar Rp 39 miliar.

Namun, KPK mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak digunakan untuk proyek strategis bernilai besar karena berpotensi menimbulkan masalah dalam kualitas pengadaan maupun transparansi prosesnya.

"KPK mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak digunakan untuk pengadaan proyek strategis bernilai besar. Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas pengadaan maupun transparansi prosesnya," tutur Budi.

Selain pendampingan langsung, KPK juga memantau tata kelola pemerintahan daerah melalui sejumlah instrumen pencegahan korupsi, di antaranya monitoring controlling surveillance for prevention (MCSP) dan survei penilaian integritas (SPI).

Dalam instrumen MCSP, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu area yang memerlukan perhatian. Nilai MCSP sektor tersebut di Kabupaten Pekalongan menunjukkan dinamika dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2023, skor MCSP sektor PBJ tercatat 91 poin, meningkat menjadi 96 poin pada 2024, tetapi kemudian turun menjadi 88 poin pada 2025.

"Jika ditelisik lebih lanjut, indikator pengendalian proyek strategis daerah pada 2023 berada pada angka 70 poin. Indikator ini meningkat hingga 100 poin pada 2024, tetapi pada 2025 indikator proses pemilihan penyedia jasa justru menurun signifikan hingga berada pada angka 50 poin," jelas Budi.

Sementara itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) juga menunjukkan dinamika persepsi integritas di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Pada 2023, skor SPI tercatat 78,08 dengan penilaian komponen ahli sebesar 70,75. Pada 2024, skor tersebut turun menjadi 73,97, dengan catatan pada aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang berada di angka 71,02.

Adapun pada 2025, skor SPI kembali meningkat menjadi 80,17, meskipun penilaian dari komponen ahli masih berada pada angka 73,42.

Menurut Budi, dinamika dalam data MCSP dan SPI tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Ia juga menyoroti bahwa penangkapan bupati Pekalongan menambah daftar tujuh kepala daerah yang lebih dahulu terjerat dugaan korupsi sejak dilantik pada 2025.

Ketujuh daerah tersebut meliputi Kolaka Timur, Riau, Ponorogo, Lampung Tengah, Bekasi, Madiun, dan Pati.

"KPK berharap peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Pemkab Pekalongan dapat menjadi pemantik perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Di samping itu, KPK juga akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi bersama Pemkab Pekalongan agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas," pungkas Budi.