Banggar DPR Usul Kebijakan Baru Imbas Konflik Timur Tengah

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan sejumlah langkah kebijakan fiskal kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan ketegangan di kawasan tersebut berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menjaga kesehatan APBN.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan skema program tahun jamak (multi-years) untuk kegiatan yang bersifat prioritas tetapi tidak mendesak.

"Terhadap program yang prioritas tetapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak (multi-years)," ujarnya kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Selain kebijakan multi-years, Banggar DPR juga mengusulkan penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Said menyebut masih banyak subsidi pemerintah yang tidak tepat sasaran akibat exclusion error maupun inclusion error yang bahkan disebut mencapai 60%-80%.

Menurutnya, subsidi bagi kelompok masyarakat menengah masih perlu dipertahankan. Namun, subsidi untuk kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi serta sektor industri dinilai perlu segera dihapus karena dianggap menjadi beban bagi APBN.

"Sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi," ucapnya.

Teknologi identifikasi biometrik tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Selain reformasi subsidi, Banggar DPR juga mengusulkan pemerintah memperkuat bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Said menilai mayoritas pelaku usaha di Indonesia berada di sektor mikro yang memiliki modal usaha sangat terbatas.

"Maka yang mikro inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah, yang modalnya Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 3 juta, Rp 4 juta, Rp 5 juta. Kalau itu setiap usaha mikro dapat Rp 3 juta saja, maka sektor riil relatif akan bergerak pulih," katanya.

Menurutnya, dukungan modal kecil bagi usaha mikro dapat mendorong perputaran ekonomi di sektor riil sehingga membantu pemulihan ekonomi nasional.

Said optimistis jika berbagai usulan tersebut dipertimbangkan dan dijalankan pemerintah, tekanan terhadap APBN dapat diminimalkan meskipun situasi global masih penuh ketidakpastian.

"Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi empat item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah," ungkapnya.