Anggota DPR Bantah Dugaan Suap Pansus Haji

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan uang pengkondisian kepada panitia khusus (pansus) haji DPR dalam kasus kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Ketua Komisi VIII DPR sekaligus anggota pansus haji Marwan Dasopang mengaku terkejut mendengar pernyataan KPK tersebut.

"Saya enggak tahu. Saya termasuk yang aktif ya dalam pansus, saya terkejut juga," ujarnya kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jumat (13/3/2026).

Marwan menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya uang pengkondisian senilai US$ 1 juta. Ia mengaku selama ini aktif dalam pansus haji, namun tidak pernah mengetahui adanya aliran dana tersebut.

Selama bekerja di pansus haji, ia mengaku fokus pada pengumpulan data terkait pelaksanaan haji 2024 hingga melakukan penelusuran ke Arab Saudi.

Marwan kembali menegaskan tidak mengetahui adanya upaya pengiriman uang pengkondisian kepada pansus haji.

"Dari data-data itulah kesimpulannya seperti yang diserahkan ke APH itu. Itu juga sudah ada isinya dalam pansus itu. Itu melanggar, itu saja," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga pernah berupaya memberikan uang kepada pansus haji DPR senilai US$ 1 juta atau setara Rp 17 Miliar agar tidak menyelidiki kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

Deputi Bidang Penindakan KPK Asep Guntur menyebut dugaan tersebut diperoleh dari keterangan para saksi yang diperiksa penyidik.

"Dengan adanya dugaan pemberian ke pansus, jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, memang ada upaya dari YCQ ketika pansus ini ada dan bersidang. Ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak. Alhamdulillah, pansusnya sangat bagus, berintegritas, jadi ditolak pemberian tersebut," ujar Asep Guntur saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).