KPK Ingatkan PLN Banyak Kepentingan di Bisnis IPP
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (12.46)   |   COMPOSITE 6241.8 (96.72)   |   DBX 1333.51 (-4.33)   |   I-GRADE 179.858 (4.62)   |   IDX30 503.524 (12.19)   |   IDX80 135.789 (3.05)   |   IDXBUMN20 398.467 (11.15)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 143.497 (2.32)   |   IDXHIDIV20 443.737 (10.85)   |   IDXQ30 144.387 (3.38)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.51)   |   IDXV30 133.969 (2.79)   |   INFOBANK15 1035.98 (42.34)   |   Investor33 433.033 (11.5)   |   ISSI 183.362 (0.39)   |   JII 631.454 (-0.28)   |   JII70 222.641 (0.54)   |   KOMPAS100 1216.23 (23.8)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1692.89 (31.73)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.79)   |   SMInfra18 307.272 (6.07)   |   SRI-KEHATI 367.359 (11)   |  

KPK Ingatkan PLN Banyak Kepentingan di Bisnis IPP

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam membangun kerja sama terkait Independent Power Producer (IPP) atau pembangkit listrik swasta. Hal ini lantaran skema IPP menarik banyak pihak berkepentingan untuk mengeruk keuntungan.

Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, usai menggelar audiensi dengan Dirut PT PLN, Zulkifli Zaini, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Alex, sapaan Alexander Marwata mengatakan, PLN merupakan perusahaan negara yang memonopoli penjualan listrik. Tidak ada satu pun pihak yang menyediakan listrik, kecuali PLN. Dengan sifatnya yang monopolistik, negara akan selalu mendukung operasional PLN apapun yang terjadi.

Namun, lantaran kondisi tersebut, proyek-proyek yang berkaitan dengan PLN, termasuk IPP mengundang banyak pihak termasuk investor atau pihak swasta untuk berkecimpung di bisnis tersebut. Apalagi, terdapat klausul dalam aturan mengenai IPP, PLN harus membeli listrik yang telah diproduksi paling tidak 80 persen dari kontrak. Meskipun listrik tersebut tidak digunakan oleh PLN nantinya.

"Itu kan ada klausul begitu sudah berproduksi, dipakai atau tidak oleh PLN harus dibeli, harus dibayar paling enggak 80 persen dalam kontrak. Jadi bisnis pembangunan pembangkit listrik itu sangat menarik buat pengembang swasta, ya itu tadi, dari hitung-hitungan, mereka sudah berhitung enggak akan rugi karena dibayar oleh PLN dipakai atau tidak dipakai (listrik yang sudah dihasilkan)," kata Alex.

Peringatan ini bukan tanpa alasan disampaikan KPK. Lembaga antikorupsi setidaknya pernah menangani kasus perkara korupsi yang berkaitan dengan IPP, yakni kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang sempat menjerat Sofyan Basir selaku Dirut PLN ketika itu. Meskipun, Sofyan Basir divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Alex mengaku, wanti-wanti agar kasus PLTU Riau-1 tidak terulang kembali telah disampaikan pihaknya kepada Zulkifli dalam pertemuan hari ini. Kepada pimpinan KPK, Zulkifli berjanji akan meningkatkan profesionalitas jajarannya agar tak tergiur dengan suap atau tindak pidana korupsi lainnya. Meski demikian, Alex menyatakan, sebagai perusahaan yang memonopoli penjualan listrik, PLN sudah sepatutnya mewaspadai adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.

"Ketika menghadapi intervensi dari pihak luar, biar bagaimana pun PLN ini kan perusahaan negara yang mungkin monopolisitik dalam penjualan listrik, enggak ada lagi pihak lain yang menyediakan listrik kecuali PLN," kata Alex.

Selain penguatan integritas dan profesionalitas di jajaran PLN, KPK mendorong agar perusahaan pelat merah itu berhati-hati dan menghitung secara matang dalam menyusun rencana pembangunan listrik ke depan. Hal ini untuk mencegah kelebihan pasokan listrik. Dikatakan, kebutuhan listrik tidak setinggi yang diproyeksikan. Apalagi, mengingat banyak kegiatan usaha yang mengurangi aktivitas ekonominya akibat pandemi virus corona.

"Otomatis pemakaian listriknya turun tapi oversupply. Bahkan dari hitungan PLN sampai tahun 2026 itu masih terjadi oversupply. Nanti kita lihat setelah itu melalui secara bertahap akan berkurang suplainya," kata Alex.

Dalam kesempatan ini, Zulkifli Zaini mengapresiasi dukungan KPK dalam mengawal dan melakukan monitoring langkah PLN untuk mencegah terjadinya korupsi, seperti memperbaiki tata kelola aset.

Zulkifli juga meminta dukungan KPK terkait pembahasan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL). Dikatakan, RUPTL yang saat ini masih dibahas akan menjadi pedoman pembangunan kelistrikan selama periode 2021 hingga 2030.

"Kami juga mohon support dari KPK terkait dengan pembahasan draf RUPTL, rencana ini pembangunan tenaga listrik dari tahun 2021-2030 yang saat ini masih dalam pembahasan, dan akan digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan kelistrikan di Indonesia di waktu-waktu yang akan datang," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden: Segera Kirimkan Bantuan untuk Korban Banjir Kalsel

Jokowi memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Panglima TNI dan Kapolri secepatnya mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Kalsel.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Kementerian BUMN Gerak Cepat Bantu Korban Gempa Majene

Menteri BUMN Erick Thohir melalui Yayasan BUMN langsung memerintahkan untuk bergerak cepat segera menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Penunjukan Kapolri, NU-Muhammadyah Sepakat Tak Persoalkan Aspek Primordialisme

Presiden Jokowi telah resmi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri ke DPR

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kawasan Penyangga Banjarmasin dan Banjarbaru Dikepung Banjir

Ribuan jiwa dievakuasi setelah banjir merendam daerah penyangga kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Darurat Kesehatan, Kewajiban Vaksinasi Bersifat Mengikat

Pemerintah mulai menjalankan program vaksinasi Covid-19 yang ditandai penyuntikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara

NASIONAL | 14 Januari 2021

Pemprov Sulsel Siap Tampung Pengungsi Gempa Majene

Pemprov Sulawesi Selatan siap menampung masyarakat Sulbar yang menjadi korban gempa.

NASIONAL | 15 Januari 2021

TNI Terbangkan 2 Hercules Angkut Bantuan Logistik ke Lokasi Gempa

TNI Angkatan Udara kembali menerbangkan pesawat angkutnya ke Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

NASIONAL | 15 Januari 2021

PDIP Terjunkan Baguna ke Lokasi Gempa, Bantu Evakuasi hingga Dirikan Dapur Umum

Tim Baguna yang dikirimkan adalah tim khusus yang sudah terlatih dalam menangani berbagai macam bencana, khususnya bencana darat.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Pekan Depan, KPK Mulai Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19 kepada Pegawai

KPK menyatakan kesiapan untuk menjalankan program vaksinasi bagi pimpinan, Dewas, dan para pegawai.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Perkara Pinangki, Komisi Kejaksaan Diminta Tuntaskan Laporan Jaksa Penyidik

Komisi Kejaksaan didesak mempublikasikan tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan ICW pada 14 Oktober 2020 tersebut.

NASIONAL | 15 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS