KPK Ingatkan PLN Banyak Kepentingan di Bisnis IPP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ingatkan PLN Banyak Kepentingan di Bisnis IPP

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam membangun kerja sama terkait Independent Power Producer (IPP) atau pembangkit listrik swasta. Hal ini lantaran skema IPP menarik banyak pihak berkepentingan untuk mengeruk keuntungan.

Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, usai menggelar audiensi dengan Dirut PT PLN, Zulkifli Zaini, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Alex, sapaan Alexander Marwata mengatakan, PLN merupakan perusahaan negara yang memonopoli penjualan listrik. Tidak ada satu pun pihak yang menyediakan listrik, kecuali PLN. Dengan sifatnya yang monopolistik, negara akan selalu mendukung operasional PLN apapun yang terjadi.

Namun, lantaran kondisi tersebut, proyek-proyek yang berkaitan dengan PLN, termasuk IPP mengundang banyak pihak termasuk investor atau pihak swasta untuk berkecimpung di bisnis tersebut. Apalagi, terdapat klausul dalam aturan mengenai IPP, PLN harus membeli listrik yang telah diproduksi paling tidak 80 persen dari kontrak. Meskipun listrik tersebut tidak digunakan oleh PLN nantinya.

"Itu kan ada klausul begitu sudah berproduksi, dipakai atau tidak oleh PLN harus dibeli, harus dibayar paling enggak 80 persen dalam kontrak. Jadi bisnis pembangunan pembangkit listrik itu sangat menarik buat pengembang swasta, ya itu tadi, dari hitung-hitungan, mereka sudah berhitung enggak akan rugi karena dibayar oleh PLN dipakai atau tidak dipakai (listrik yang sudah dihasilkan)," kata Alex.

Peringatan ini bukan tanpa alasan disampaikan KPK. Lembaga antikorupsi setidaknya pernah menangani kasus perkara korupsi yang berkaitan dengan IPP, yakni kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang sempat menjerat Sofyan Basir selaku Dirut PLN ketika itu. Meskipun, Sofyan Basir divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Alex mengaku, wanti-wanti agar kasus PLTU Riau-1 tidak terulang kembali telah disampaikan pihaknya kepada Zulkifli dalam pertemuan hari ini. Kepada pimpinan KPK, Zulkifli berjanji akan meningkatkan profesionalitas jajarannya agar tak tergiur dengan suap atau tindak pidana korupsi lainnya. Meski demikian, Alex menyatakan, sebagai perusahaan yang memonopoli penjualan listrik, PLN sudah sepatutnya mewaspadai adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.

"Ketika menghadapi intervensi dari pihak luar, biar bagaimana pun PLN ini kan perusahaan negara yang mungkin monopolisitik dalam penjualan listrik, enggak ada lagi pihak lain yang menyediakan listrik kecuali PLN," kata Alex.

Selain penguatan integritas dan profesionalitas di jajaran PLN, KPK mendorong agar perusahaan pelat merah itu berhati-hati dan menghitung secara matang dalam menyusun rencana pembangunan listrik ke depan. Hal ini untuk mencegah kelebihan pasokan listrik. Dikatakan, kebutuhan listrik tidak setinggi yang diproyeksikan. Apalagi, mengingat banyak kegiatan usaha yang mengurangi aktivitas ekonominya akibat pandemi virus corona.

"Otomatis pemakaian listriknya turun tapi oversupply. Bahkan dari hitungan PLN sampai tahun 2026 itu masih terjadi oversupply. Nanti kita lihat setelah itu melalui secara bertahap akan berkurang suplainya," kata Alex.

Dalam kesempatan ini, Zulkifli Zaini mengapresiasi dukungan KPK dalam mengawal dan melakukan monitoring langkah PLN untuk mencegah terjadinya korupsi, seperti memperbaiki tata kelola aset.

Zulkifli juga meminta dukungan KPK terkait pembahasan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL). Dikatakan, RUPTL yang saat ini masih dibahas akan menjadi pedoman pembangunan kelistrikan selama periode 2021 hingga 2030.

"Kami juga mohon support dari KPK terkait dengan pembahasan draf RUPTL, rencana ini pembangunan tenaga listrik dari tahun 2021-2030 yang saat ini masih dalam pembahasan, dan akan digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan kelistrikan di Indonesia di waktu-waktu yang akan datang," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemuda Pancasila P2W Indonesia Timur Apresiasi Menpora Amali Atas Sukses PON XX Papua

Pemuda Pancasila memberikan apresiasi atas kesuksesan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar di Papua

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Jumat, Partai Perindo Kembali Gelar Webinar Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Webinar kali ini membahas sejumlah topik keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kehidupan umat manusia.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sesuai Konstitusi, TNI dan Polri Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Uji materi UU 23/20219 di MK telah menunjukkan kekeliruan proses legislasi di DPR RI.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

BPIP: Katolik untuk Indonesia Sudah Dirintis dari Masa Lalu

Katolik untuk Indonesia bukan untuk kekinian saja tetapi sudah dirintis di masa lalu

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Romo Magnis: Kehadiran Umat Katolik Harus Mampu Dirasakan oleh Masyarakat

Kehadiran umat Katolik harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai dorongan kepada hal yang baik, adil, dan membangun kehidupan bersama

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean membantah telah melindungi Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Stefanus Gusma Deklarasi Maju sebagai Caketum Pemuda Katolik

Gusma adalah sosok yang serius yang dibuktikan melalui visitasi ke banyak komda dan Komcab termasuk Papua Barat.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Muhammadiyah Minta Pemuda Jadi Perekat Persatuan

Muhammadiyah berharap para pemuda Indonesia mampu memaknai Sumpah Pemuda dengan menjadi pelopor yang merekatkan persatuan nasional di tengah keberagaman

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Raja Sapta Oktohari Merasa Difitnah, 20 Pemlik Akun Palsu Akan Diproses Hukum

Raja Sapta Oktohari tunjuk advokat Natalia Rusli untuk memproses secara hukum terhadap 20 nama pemilik akun palsu yang mencemarkan nama baiknya di media sosial.

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
OJK Gali Potensi Pembiayaan Ekonomi Hijau

OJK Gali Potensi Pembiayaan Ekonomi Hijau

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings