Wayan Sudirta Desak Satgas untuk Tindak Tegas Mafia Tanah

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudirta mendesak satuan tugas (satgas) pada beberapa instansi untuk menindak tegas mafia tanah. Wayan mengatakan mafia tanah bukan hanya meresahkan, tetapi sudah makin semena-mena merampas hak tanah rakyat.

"Bukan hanya saja menindak, tetapi perlu juga ada perbaikan sistem agar menghilangkan praktik yang menguntungkan para mafia tanah di Indonesia," kata Wayan dalam diskusi Forum Legislasi DPR bertajuk "RUU Pertanahan: Komitmen DPR Berantas Mafia Tanah" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Wayan mengatakan satgas pemberantasan mafia tanah berada di Kementerian ATR, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatasi persoalan agraria di Indonesia.

Baca Juga: Panja Mafia Tanah DPR Minta Polisi Tuntaskan Sengketa di Salembaran Jaya

"Ada tiga satgas luar biasa. Satu satgas saja juga bisa. Kalau tiga satgas harusnya luar biasa. Kalau tiga satgas bersatu pasti bisa, tetapi kalau tiga satgas ini bersatu membela mafia tanah, maka enggak ada yang dapat diharapkan," tegas Wayan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan berdasarkan temuan Komisi II, mafia tanah berasal dari beberapa oknum, yakni dari BPN, pejabat pembuat akta tanah, termasuk pensiunan-pensiunannya, camat, lurah, dan pemerintah daerah.

Kemudian, ada juga masyarakat atau tokoh-tokoh tuan tanah. Terakhir yang menjadi kekhawatirannya, yakni oknum-oknum polisi, jaksa, dan hakim.

"Maka makin lengkaplah mafia tanah itu, bagaimana kita mengatasinya, yaitu dengan cara penegakan kekuatan hukumnya sudah ada satgas, tetapi belum maksimal kerjanya, maka benar jika ada (dibentuk) Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Itu luar biasa bagus dan kami dukung," tegas Sodik.