Tokoh Pemuda Sorot Penurunan Pelayanan Publik di Papua

Terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Papua, Gifly menilai ada kejanggalan, sehingga menimbulkan persepsi negatif sebagian kalangan. Menurutnya, Lukas hendak menjadikan predikat barunya sebagai kepala suku besar itu sebagai tameng untuk menghadapi kasus dugaan korupsi yang sedang dituduhkan kepadanya.

"Kalau bapak Gubernur dianggap sebagai tokoh, kenapa pengukuhannya tidak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Toh, pak Lukas sudah menjadi gubernur hampir 10 tahun. Ini terkesan adat digiring menjadi tameng beliau, dan patut diduga seperti itu," kata Gifly.

Gifly juga mempertanyakan pengukuhan kepala suku besar dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP). DAP seolah-olah menjadi representasi semua kelompok adat di Papua.

Baca Juga: Polda Papua Barat Terus Kejar Pelaku Pembunuhan 4 Warga Sipil

"Kita hanya mengakui kepala suku yang diangkat oleh kepala marga. Papua hanya punya gubernur, tidak ada kepala suku besar. Ini bisa menjadi konflik baru antar suku di Papua. Buktinya sekarang menjadi polemik, apa sikap dewan adat, kan tidak ada, mereka diam," tegas Gifly.

Gifly juga mengkhawatirkan kehadiran kelompok massa pendukung yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe. Selama ini diberitakan massa itu siap membela Lukas jika dijemput paksa oleh KPK. Gifly mengimbau agar massa tersebut segera membubarkan diri. Keberadaan massa di tempat itu justru berpotensi menimbulkan keonaran dan menghambat proses hukum terhadap Lukas.

"Sikap-sikap seperti ini jangan sampai terkesan oleh negara bahwa itu adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Sudah menjadi rahasia umum, Lukas hendak menjadi masyarakat sebagai tameng ketika KPK hendak turun untuk memeriksa dirinya," kata Gifly.