Kelaziman dan Kebenaran

Pengalaman tak semuanya tersangkut pada kesadaran kita sebagai manusia makhluk yang--katanya--paling sadar atas diri dan lingkungannya. Banyak fenomena yang ditangkap mata manusia, tetapi sebagian berlalu begitu saja melompati kesadaran, sehingga tidak mendapat tanggapan. Dimaklumi dengan enteng.

Ini lumrah. Sependapat dengan Alois A Nugroho,"Tidak berarti bahwa pengalaman selalu disertai oleh kesadaran …Pengalaman manusia lebih banyak terjadi dalam ketidaksadarannya. Dalam setiap detik hidupnya, manusia mengalami lebih banyak dari apa yang disadarinya."

Manusia membentuk kesadaran. Jika seseorang tidak tertarik merespons suatu objek yang diamatinya, bukan berarti dia tak memiliki kesadaran. Dia hanya belum membentuk dan menggunakannya. Selanjutnya kesadaran penuh akan dicapai.

Memeriksa Kelaziman
Dalam kesadaran penuh, banyak hal kecil--yang tampaknya sepele--dalam lingkungan sosial akan diamati dengan saksama. Akibat tidak digunakannya kesadaran secara penuh, maka muncul pengabaian bahkan pemakluman terhadap banyak hal yang kelihatannya tidak penting, tetapi sebenarnya tidak boleh diacuhkan.

Meski sebenarnya tidak mungkin menaruh perhatian pada semua yang dilihat, tetapi setidaknya manusia harus peka pada banyak hal di sekelilingnya. Jadi "kesadaran penuh" di sini tidak dimaknai sebagai keharusan menangkap fakta terselubung dari semua hal yang dialami. Tidak mungkin manusia mampu memperbaiki semua kesalahan di dunia karena ditakdirkan hanya mampu meminimalkan.

Orang-orang harusnya memberi beban penglihatan dan pikiran sekaligus pada yang diamati dan dialaminya. Begitulah kepekaan dibangun. Korupsi di Jawa, maka orang di Sumatera, dengan kepekaannya, akan merasa jengkel lalu memberi tanggapan. Dia merasa teraniaya meski penindasan ada di seberang pulau. Kesadaran akan merangsang munculnya pendapat. Jadi pengalaman tidak hanya teramati, lalu dengan mudah menguap. Semestinya setiap hal yang dilazimkan kita tangkap, lalu didudukkan sebagai terdakwa untuk dihakimi. Kemudian diputuskan benar atau salah. Hanya orang yang memiliki kepekaan kuat bisa menangkapnya. Mula-mula melihatnya dengan mata, lalu menilai dan mengeceknya dengan kesadaran. Kelaziman, sebagai fakta, diperiksa.

Ada kekeliruan yang ternyata menjadi kelaziman, sedangkan kebenaran justru tidak dilazimkan. Pada tataran sederhana, kita bisa melihatnya dalam penggunaan bahasa. Paling mudah ditemui pada kata "mi" dan "mie". Orang-orang lazimnya menulis "mie goreng". Kata "mie" adalah kelaziman yang keliru. Saya yakin banyak orang di negara ini menulis seperti itu. Sementara yang benar, menurut KBBI adalah "mi". Kebenaran tidak dilazimkan.

Kenyataan ini diterima tanpa pengecekan sama sekali oleh para pedagang, bahkan sejumlah besar konsumen.
Soal kebenaran dalam penggunaan kata itu tidak begitu dipentingkan. Memang banyak kelaziman yang keliru, tetapi tidak semua akan melahirkan bahaya besar. Implikasi untuk kasus "mi" di atas bisa digolongkan sebagai "kekeliruan biasa", tidak berdampak luas. Yang justru berbahaya adalah kelaziman yang menzalimi. Inilah implikasi yang merugikan manusia secara luas.

Melazimkan Hal Salah
Ada banyak ungkapan motivasi yang lazim diucapkan orang. Seorang lulusan universitas menulis sebuah kalimat abstrak di Facebook,"I have a dream." Dia seperti beberapa orang lainnya yang gemar mengutip ungkapan-ungkapan filosofis yang penuh kekeliruan. Lalu seorang dosen memberi komentar,"I have a mission."

Dream tidak membawa orang ke mana-mana. Di sini, dream dan mission adalah dua hal berbeda. Mimpi bukan misi. Mimpi hanya fase awal terbentuknya misi. Jika seseorang hanya berkutat pada mimpi, tidak akan pernah ia mencapai aktualisasi diri. Cara berpikir seperti itu tidak relevan untuk seorang lulusan universitas. Dia seharusnya sudah masuk tahap menjalankan misi, bukan masih berkutat pada mimpi mahasiswa. Tampak bahwa ia tidak punya wawasan masa depan yang benar.

Dalam konsepsi Alfred North Whitehead,"Tingkah laku insani sungguh-sungguh didasari oleh pengakuan bahwa wawasan masa depan menentukan tujuan dan tujuan terwujud melalui tindakan". Mimpi tidak melibatkan tujuan. Mimpi membuat kita hanya berpikir untuk menumpuk imajinasi tentang masa depan, bukan memperluas tindakan untuk mewujudkan misi. Jadi, menurut saya, kalimat I have a dream itu keliru.

Dalam contoh lain, kita bisa memakai ungkapan John Fitzgerald Kennedy,"Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Tanpa kesadaran untuk mengecek makna suku kata "mu", kita akan mengamini kalimat itu. Di sini, "mu" yang punya kesadaran penuh akan menemukan kekeliruan fatal dalam ungkapan tersebut. Sudah banyak artikel yang mengulas soal pembodohan ini.

Tentu "mu", sebagai rakyat yang kritis, tidak perlu menanyakan lagi apa yang sudah diberikannya pada negara. Dia sudah membayar pajak (memberi pada negara). Namun ternyata negara belum tentu mau menyubsidi rakyat (memberi pada rakyat). Seorang bayi yang baru lahir secara langsung sudah memberikan suatu kontribusi, yakni hadir sebagai warga negara baru. Salah satu komponen agar negara dapat dibentuk adalah adanya warga negara. Dia ada untuk negara, sementara negara belum tentu mampu melindunginya. Kesulitan mendapat susu murah dan kekurangan gizi adalah fakta negara tidak "hadir".

Seorang dosen bertitel doktor di kampus saya kerap mengutip Kennedy. Dia melontarkan kalimat yang sebenarnya tidak dimengertinya. Taraf pendidikan yang semakin tinggi tidak menjamin seseorang bisa membentuk kesadaran penuh. Kelaziman yang keliru tidak hanya diteruskan oleh pedagang mi goreng, tetapi juga ilmuwan.

Kita suka mengutip tanpa memahami makna terdalam (terselubung) darinya. Kita terbuai keindahan kalimat. Dalam wawancara dengan Wimar Witoelar, Radhar Panca Dahana mengakui,"Perselisihan dengan orangtua mengenai karier di jalur kesenian inilah yang akhirnya mendorong saya, saat itu masih duduk di kelas dua SMP, keluar dari rumah. Saya masih ingat kalimat terakhir yang saya ucapkan dengan mulut masih berdarah ‘Tidak ada demokrasi di sini’. Sebenarnya saya tidak mengerti arti kalimat itu. Saya hanya terpengaruh bacaan saja." Kini semua orang yang rajin mengecek artikel-artikel Radhar tahu bahwa dia sudah sadar apa itu "demokrasi". Bacaan tidak hanya dibaca dan dikutip, tetapi diperiksa pula kekeliruannya.

Manusia cenderung mengabaikan fenomena buruk yang tidak memberi dampak langsung pada fisiknya. Seseorang melihat tetangganya membuang sampah sembarangan. Dia punya puluhan kerabat yang melakukan hal serupa. Sampah-sampah itu tidak melukainya, tetapi sebenarnya merenggut haknya--juga banyak orang lainnya, termasuk pembuang sampah sendiri--untuk bisa menikmati lingkungan hidup yang bersih. Dapat dikatakan membuang sampah sembarangan adalah tindakan melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran itu sudah jadi kelaziman di negeri ini. Dia merupakan hasrat purba orang-orang kota, termasuk pula yang di desa. Ketika banjir tiba, semua menderita.

Dalam kasus lain, kita bisa mengambil contoh pemborosan energi oleh tempat-tempat bisnis. Tanpa kesadaran penuh, orang yang melintas di depan minimarket tidak mampu menangkap kekeliruan apa pun. Puluhan lampu yang dipasang di dalamnya dianggap biasa saja: untuk menarik perhatian banyak orang. Tidak pula pemborosan itu memiliki dampak langsung pada yang mengamatinya, sebab biaya penggunaan energi secara boros itu tidak ditanggung oleh pengamat. Tidak juga mendatangkan kesengsaraan secara langsung. Akibat pemborosan energi, progres krisis energi semakin cepat. Pemadaman listrik, sebagai implikasinya, akan diderita semua orang. Orang yang menggunakan kesadarannya secara penuh akan menyadari ini. Anehnya, banyak orang menganggap pemborosan bukan kebenaran, tetapi tetap melazimkannya. Kita menzalimi diri sendiri dengan melazimkan kekeliruan.

Di sini, ketidakmampuan manusia mengendalikan hal yang salah membuatnya memaklumi kesalahan tersebut. Misalnya dalam kasus penggunaan mobil dinas untuk keperluan rekreasi. Yang lazim pula adalah mengganti pelat merah dengan pelat hitam. Hal tersebut menjadi suatu fenomena yang tidak harus selalu direspons manakala diamati. Namun, bagi yang kukuh mempertahankan kesadarannya, keburukan tetap tidak akan diabaikan meskipun tak punya daya apa pun untuk menghentikannya. Minimal dia tidak mempraktikkannya.
Kelaziman dalam politik

Kelaziman belum tentu kebenaran. Kita suka melazimkan hal-hal salah. Maka tidak aneh kalau suap ketika masuk polisi mulai dianggap kelaziman, menjadi fenomena yang dimaklumi. Padahal kebenaranlah yang mesti dilazimkan. Dalam politik, contoh paling sederhana adalah menerima begitu saja definisi bahwa politik itu kejam sehingga harus dijauhi. Dengan logika sederhana saja kita bisa menemukan kekeliruan dalam persepsi umum itu.

Politik jelas bukan makhluk hidup. Dia adalah "kamar hidup" yang aktivitasnya digerakkan manusia. Lalu bagaimana bisa politik disamakan dengan binatang buas (makhluk hidup) yang beringas? Jadi "politik itu kejam" adalah definisi lazim yang penuh kecacatan. Anda tidak bisa menyalahkan kayu jika digunakan untuk memukul atau membunuh makhluk hidup.

Implikasi buruk dari kelaziman itu: muncul sikap apatis pada politik di sebagian kalangan warga negara. Mereka akan mengalienasi diri dari aktivitas politik civil society: mengontrol jabatan dan anggaran publik, menyampaikan pendapat, menuntut kesejahteraan, dan sebagainya. Di sini saya harus mengutip Eddie Siyus Riyadi (2008),"…manusia tanpa politik bukanlah manusia, karena ia tidak bedanya dengan hewan. Dan hewan selalu tidak bisa lepas dari keniscayaan (necessity) … Keniscayaan bukanlah politik. Kematian politik terjadi ketika segala sesuatu berjalan dalam logika keniscayaan, seperti di alam."

Seekor hewan harus melumpuhkan (melukai atau membunuh) lawannya untuk memperoleh atau menyelamatkan sesuatu (makanan, pasangan, wilayah kekuasaan). Dalam dunia hewan, kekerasan seperti itu merupakan kelaziman. Dan ketika pelukaan dalam politik dianggap kelaziman, dimaklumi, maka baik pelaku kekerasan dan yang sekadar meyakini persepsi tersebut tak bedanya dengan hewan. Dalam memahami politik, manusia suka menganggap dirinya seperti hewan. Tetapi itu tidak disadarinya.

Bergerak dari definisi dan persepsi, mari kita masuk pada kelaziman dalam aktivitas politik (kegiatan manusia). Ketika politik "berjalan dalam logika keniscayaan", maka pembunuhan, bakar mobil pesaing, nepotisme, pemotongan anggaran proyek 30 persen, atau memasang alat peraga kampanye di pohon jadi dimaklumi. Padahal itu bukanlah politik. Jika dalam lingkungan universitas ternyata salah satu fenomena lazimnya adalah kemalasan mahasiswa membaca buku, bisakah itu disebut hakikat pendidikan? Jika ada pemimpin yang berhasil menghapus "tradisi" potong anggaran proyek 30 persen, itulah politik. Keberhasilan itu menandakan "kembalinya politik". Persaingan tak sehat, betapa pun begitu lazim terjadi, bukanlah "kebenaran politik".

Bukan kelaziman yang seharusnya menjadi kebenaran. Tetapi kebenaranlah yang harus dilazimkan. Begitulah kehidupan manusia--sebagai makhluk sadar--semestinya.