Hadapi Krisis Energi, Transisi ke Kendaraan Listrik Harus Dipercepat

Jakarta, Beritasatu.com - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu krisis berlapis di Indonesia, mulai dari krisis energi, fiskal, hingga krisis ekonomi. Karenanya, transisi menuju kendaraan listrik harus dipercepat.

Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini, mengatakan kenaikan harga minyak akibat ketegangan global meningkatkan tekanan terhadap perekonomian, terutama bagi negara yang masih bergantung pada impor energi seperti Indonesia.

Selain krisis iklim, lonjakan harga minyak juga dinilai berisiko memicu krisis energi dan fiskal yang dapat menjalar menjadi krisis ekonomi. Ia mencontohkan Filipina yang disebut telah mengalami darurat energi akibat tingginya harga energi.

“Harus menjadi perhatian bersama bahwa krisis perang ini bisa memporakporandakan fiskal dan ekonomi nasional apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ujar Didik dalam catatannya, dikutip Minggu (29/3/2026).

Untuk itu, Indonesia dinilai perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transformasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor yang membebani anggaran negara. Salah satu langkah utama adalah mempercepat transisi kendaraan dari BBM ke listrik.

Didik juga mendukung kebijakan Prabowo Subianto dalam mendorong konversi kendaraan listrik secara luas, mulai dari sepeda motor hingga truk. Berdasarkan kajian Indef, penggunaan kendaraan listrik berpotensi memangkas beban subsidi energi hingga 85%, sehingga dapat mengurangi tekanan fiskal negara.

“Apabilaa lambat melakukan transisi, maka risiko krisis akan semakin nyata. Percepatan konversi ini menjadi langkah paling layak dan suatu keharusan,” tegasnya.

Namun, percepatan kendaraan listrik dinilai tidak akan optimal tanpa dukungan energi bersih. Dalam hal ini, pengembangan energi surya menjadi kunci, seiring target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.

Didik menilai integrasi kendaraan listrik dengan energi surya akan menciptakan sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor BBM.

“Percepatan elektrifikasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk ketahanan nasional dan penyelamatan fiskal serta ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, subsidi energi perlu dikendalikan agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanpa pengendalian, beban subsidi berpotensi terus meningkat dan menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Indef menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk mengantisipasi ketidakpastian global agar tidak berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih luas di dalam negeri.