# DASAR HUKUM
KPK anggap ilegal Kebijakan Edhy Prabowo yang mewajibkan para eksportir benih lobster untuk menyetorkan uang sebagai bank garansi agar mendapatkan izin ekspor.
Polisi menggali dasar penutupan Jatibaru.
Dana pungutan yang dibebankan kepada rakyat juga rawan penyimpangan dan berpotensi korupsi.
Kejagung mengacu perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan BPKP, tetapi Keppres No 64/2005 menyatakan yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK.
Pedoman pemungutan dan penghitungan suara tidak dalam bentuk surat keputusan (SK) melainkan berupa surat edaran (SE).