Sri Mulyani Sebut Defisit APBN 2022 Lebih Rendah dari Target

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memperkirakan defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sepanjang tahun 2022 ini akan berada di angka 2,49% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yakni 4,5% terhadap PDB.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023 bertema Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Presiden tadi menyampaikan defisit APBN 2022 di angka 2,49% persen tahun ini, kalau kita lihat APBN yang kita desain dengan defisit 4,5%, ini berarti 2% jauh lebih rendah, ini adjustment yang makin menguat, itu luar biasa untuk sebuah perekonomian," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN yang menurun karena kinerja pendapatan negara yang cukup baik hasil dari naiknya harga komoditas dan transformasi ekonomi yang diupayakan pemerintah.

"Kebijakan tersebut, menyebabkan ekonomi Indonesia menciptakan nilai tambah yang lebih banyak, itu menjadi sumber penerimaan negara yang cukup signifikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan,  bukti nyata dari transformasi ekonomi melalui agenda hilirisasi sumber daya alam (SDA) seperti komoditas nikel. Beberapa daerah yang memiliki nikel kini menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setelah hilirisasi dilakukan.

"Kita mendapatkan penerimaan negara mencapai lebih dari Rp14 triliun dari pajak, bea keluar, dan lainnya, sehingga ini menyebabkan nilai tambah, aktivitas di dalam perekomian kita yang kemudian menghasilkan penerimaan pajak, memperkuat APBN," kata Sri Mulyani.

Adapun hingga 14 Desember 2022, defisit APBN tercatat sebesar Rp 237,7 triliun, atau 1,22% terhadap PDB. Defisit tersebut terjadi lantaran pendapatan negara lebih rendah ketimbang realisasi belanja.

Tercatat pendapatan negara mencapai Rp2.479,9 triliun, melampaui dari target yang sebesar Rp2.266,2 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.717,6 triliun, atau 87,5% dari alokasi sebesar Rp3.106,4 triliun. Selain itu, masih ada sisa dana belanja sekitar Rp 388,8 triliun yang masih bisa dibelanjakan.