Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Rp 15.000, di Luar Susu

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran makan siang gratis yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar Rp 15.000 per anak. Anggaran sebesar itu di luar susu.

“(Anggaran makan siang gratis) Rp 15.000, dan ini di luar susu,” tutur Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (26/2/2024) dikutip Antara.

Soal menu makan siang gratis, Airlangga menambahkan, pihaknya menyerahkan pada kebijakan daerah masing-masing. Dia hanya mengungkapan anggaran tersebut merata di seluruh anak Indonesia. “Menunya nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia Rp 15.000,” jelasnya.

Sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024) membahas rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 dan  Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Salah satu yang dibahas adalah program makan siang gratis.

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia seusai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko pernah mengungkapkan program makan siang gratis dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Namun, dalam dokumen Visi, Misi dan Program Prabowo‐Gibran, program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100% pada 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100‐Rp 120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman melalui keterangan tertulis.