Perang Iran-AS Ancam Pergerakan Rupiah dan Modal Asing

Jakarta, Beritasatu.com – Eskalasi konflik di Timur Tengah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran berpotensi menekan stabilitas pasar keuangan domestik.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan peningkatan ketegangan geopolitik global umumnya memicu pergeseran portofolio investor dari aset berisiko (risk assets) ke aset safe haven seperti dolar AS dan obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Kondisi ini dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah serta meningkatkan arus modal keluar dari pasar negara berkembang. Oleh karena itu, aliran modal ke emerging markets berpotensi melemah dalam jangka pendek.

"Dampaknya bagi Indonesia umumnya muncul sebagai tekanan arus modal keluar, pelemahan rupiah, dan kenaikan imbal hasil surat berharga negara karena investor meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi," kata Josua saat dihubungi Beritasatu.com.

Ia menjelaskan, pada fase awal eskalasi, pelemahan rupiah biasanya masih terbatas apabila pelaku pasar menilai konflik bersifat temporer dan tidak meluas. Namun tekanan dapat meningkat signifikan jika konflik berlangsung lebih lama atau memicu gangguan serius pada rantai pasok energi global.

Ketegangan yang mendorong penguatan dolar AS secara luas dan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS juga dapat mengurangi daya tarik aset keuangan domestik. Selisih imbal hasil (yield spread) yang menyempit serta meningkatnya premi risiko membuat investor global cenderung melakukan penyesuaian portofolio.

"Tekanan dapat membesar bila konflik berlarut atau meluas dan mendorong penguatan dolar serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat," jelasnya.

Menurut Josua, pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas energi dan makroekonomi melalui penguatan stabilitas rupiah dalam merespons eskalasi konflik geopolitik global. Langkah jangka pendek yang krusial adalah memastikan ketersediaan pasokan energi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar dan daya beli masyarakat.

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu mengantisipasi kenaikan inflasi impor akibat lonjakan harga energi dan biaya logistik global.

“Penataan belanja subsidi juga harus lebih tepat sasaran agar kelompok rentan tetap terlindungi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal,” ujarnya.

Selain aspek makro, Josua menambahkan ketahanan rantai pasok juga menjadi perhatian. Diversifikasi mitra dagang dinilai relevan, tetapi yang lebih mendesak adalah diversifikasi sumber pasokan energi dan bahan baku strategis. Upaya ini penting untuk meminimalkan dampak jika terjadi gangguan distribusi di jalur logistik utama dunia.