2017, Target PNBP Turun Rp 4,7 Triliun

Jakarta – Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2017 sebesar Rp 240,4 triliun atau 1,9% lebih rendah dari target dalam APBN-P 2016 yang ditetapkan sebesar Rp 245,1 triliun. Target yang lebih konservatif ini ditetapkan seiring dengan realisasi PNBP tahun ini yang relatif masih rendah dan proyeksi aktivitas ekonomi tahun depan yang belum pulih cepat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, realisasi PNBP sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Saat kegiatan ekonomi naik cepat, maka PNBP akan mengikuti naik dengan cepat. "PNBP sangat sensitif terhadap aktivitas ekonomi," kata dia di Jakarta, Senin (5/9).

Hingga akhir Agustus lalu, PNBP baru mencapai Rp 160 triliun atau 65% dari target. Selain itu, penerimaan sumber daya alam (SDA) tercatat baru 43,8% dari target Rp 90,5 triliun, laba BUMN 84,9% dari target Rp 34,2 triliun, dan penerimaan tujuh kementerian dan lembaga (K/L) terbesar yang merupakan bagian dari PNBP lainnya sebesar 85% dari target Rp 84 triliun.

Untuk menaikkan PNBP tahun depan, pemerintah daerah tetap diminta menggenjotnya dengan caranya meningkatkan layanan pada berbagai sektor. Dengan pelayanan yang semakin baik, maka masyarakat akan semakin nyaman dalam melakukan usaha. Upaya lain, dengan tetap menjaga pelayanan kementerian atau lembaga terkait.

Tahun depan, kata Suahasil, kontribusi PNBP K/L dinilai dapat lebih ditingkatkan. Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) misalnya, diharapkan dapat mengurangi inefisiensi dan kebocoran sumber migas dan minerba, serta pengendalian serta biaya pemulihan (cost recovery).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat melakukan pengelolaan hasil laut yang lebih seimbang. Sementara itu, Kementerian BUMN diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN. Sedangkan kementerian-lembaga lain pengelola PNBP, diharapkan dapat memperbaiki tarif dan jenis PNBP agar lebih realistis, namun tetap memperhatikan pelayanan publik.

Bebas Visa
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto menambahkan, penurunan penerimaan PNBP dari kementeriannya lantaran jumlah negara yang masuk dalam daftar bebas visa semakin bertambah. Padahal, PNBP dari visa ini menjadi satu sektor yang paling besar memberikan kontribusi penerimaan bagi Kemenkumham. "Ini karena salah satu faktornya diberlakukannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang menambah jumlah bebas visa menjadi 169 negara," kata dia.

Bambang memaparkan, dari data Agustus 2016, realisasi PNBP hanya sebesar Rp 2,1 triliun dari total target yang diterapkan sebelumnya sebesar Rp 3,6 triliun. Namun demikian, kementeriannya terus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun. Menurut dia, PNBP Kemenkumham pada 2017 diprediksi bakal menurun cukup signifikan dari target 2016, yaitu dengan target sebesar Rp 2,8 triliun.

Sementara Pelaksana Tugas Dirjen Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, kian besarnya layanan over the top (OTT) membuat pasar layanan data voice berkurang. Padahal, layanan tesebut merupakan sumber pemasukan perusahaan telekomunikasi.

Menurut dia, Kemenkominfo menyoroti hilangnya sumber pendapatan perusahaan telekomunikasi lantaran semakin bedanya layanan OTT yang merupakan layanan internet global. Bila mengacu pada masalah itu, kata Basuki, kian besarnya layanan OTT mengusik kewajaran dari sisi industri telekomunikasi. "Semoga target PNBP Rp 16,5 triliun tahun depan bisa tercapai," kata Basuki.